DUMAI - Pemerintah Kota Dumai selama ini telah sukses mengembangkan dana Usaha Ekonomi Kerakyatan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kota Dumai. Dimasa kepemimpinan Walikota Dumai Khairul Anwar dan Wakil Walikota Dumai Agus Widayat, pertumbuhan meningkat dari Rp16,5 milir menjadi Rp92,15 miliar.

Tentu saja, dari peningkatan itu jumlah pemanfaat sebanyak 11.332 orang bisa hidup dalam ketegori kecukupan dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya. Program inipun juga mendapat dukungan dari semua pihak terutama dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai.

 

"Dukungan Pemerintah Kota Dumai dalam peningkatan usaha ekonomi kelurahan UEK-SP sesuai data tahun 2014, dari dana yang digulirkan sumber APBD Kota Dumai dan APBD Provinsi Riau ke 33 kelurahan sejumlah 16,5 miliar menjadi 92,15 miliar pada tahun 2014 cukup luar biasa," ujar Khairul Anwar.

 

Selain itu, sejak tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2014 terjadi peningkatan unit usaha perdagangan dari 3.915 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 5.254 unit usaha pada akhir tahun 2014 atau terjadi peningkatan usaha sebanyak 34,21 persen.

 

Dijelaskannya, program UEK - SP merupakan budget sharing antara Pemerintah Propinsi Riau dengan Pemerintah Kota Dumai dengan cara menyalurkan dana bergulir ke 33 Kelurahan dikota Dumai. 

Program tersebut untuk mensukseskan program Sehat Ekonomi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pemerintahan daerah yang diprioritaskan sesuai Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2011-2015.

 

Khairul mengatakan, sejak digulirkannya program UEK-SP angka kemiskinan di kota Dumai setiap tahunnya mengalami penurunan. Jelas ini memberi apresiasi positif kepada Kelurahan penerima dana bergulir UEK-SP karna mampu mengelola dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

"Untuk program pengentasan kemiskinan, capaian kinerja Pemerintah Kota Dumai berdasarkan data BPS 2014 angka kemiskinan  turun menjadi 4,94. Penurunan jumlah kemiskinan ini merupakan hasil nyata program pengendalian dan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kota Dumai," jelasnya.

Ditambah lagi, baik melalui berbagai program bantuan sosial, pendidikan, Jaminan Kesehatan Kota serta upaya dalam peningkatan perekonomian  bagi penduduk yang kurang mampu ekonominya. Tentunya program ini akan terus ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik pada tahun akan datang.

 

Selain itu, jumlah kopreasi di Kota Dumai terus bertumbuh, menurut data tahun 2014, jumlah koperasi sebanyak 241 terdapat koperasi aktif 83,40 persen dan koperasi tidak aktif 16,60 persen. Pada tahun 2014 jumlah aset koperasi sebesar Rp. 99,59 miliar lebih. 

Juga usaha peningkatan UMKM yang pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,797 atau kenaikan 5 persen dibanding tahun 2013. Lanjutnya, untuk terus mensukseskan program UEK SP dikota Dumai, Pemerintah rutin melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti oleh seluruh pengelola dana UEK SP. 

Selain Rakor Pemerintah setiap tahun melaksanakan Musyawarah Kelurahan Pertanggung jawaban Tahunan (MKPT) UEK SP tujuannya untuk mengevaluasi kinerja dan hasil yang telah dicapai.

 

Hal ini juga berguna dalam meningkatkan sisi administratif dari pelayanan, penyaluran yang berdaya guna, berhasil guna serta tepat guna, sudah sejauh mana masyarakat sekitar menikmati fasilitas pinjaman dari UEK-SP di seluruh Kota Dumai.

 

Walikota berharap dana UEK disalurkan tepat sasaran yakni untuk modal usaha bagi pelaku UKM/UMKM bukan untuk kebutuhan konsumtif. Karena tujuan pemerintah menggulirkan dana UEK tidak lain untuk membantu modal usaha bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah.

 

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

  

Lanjutnya, para pelaku UMKM  akan diberi pendamping untuk pembinaan agar seluruh pelaku UMKM dapat sukses mengembangkan usaha mereka. Dan bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan akan dibantu mencarikan solusi. 

Jika terkendala modal, maka pihaknya akan menggandeng perbankan untuk memberikan pinjaman modal melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) ataupun produk perbankan lainnya. Begitu juga jika terkendala pemasaran, pihaknya akan menggandeng dinas instansi terkait termasuk PKK untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan.