PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman enggan memastikan kapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) mulai dilaksanakan. Tetapi dia hanya berharap secepatnya, serta dibahas sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Jadi kita ada tahapannya, kalau persyaratan sudah selesai ya kita lanjut," kata Plt Gubri yang biasa disapa Andi, Minggu (28/6/15). 

Menurut Andi, saat ini baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mau pun pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau sama-sama berusaha agar pembahasan bisa dilaksanakan secepat mungkin. Andi menyadari, keterlambatan atau diulurnya pengesahan APBD-P justru hanya akan memperlambat proses pembangunan. 

"Kita memang lagi mengejar, kalau bisa sesuai dengan siklusnya, alhamdulillah. Karena itu kita juga mengharapkan dukungan teman-teman di DPRD provinsi untuk membahas APBD-P supaya tetap berjalan seperti diharapkan," ungkap Andi lagi. 

Lebih lanjut, saat ditanya kecilnya kemungkinan tercapainya target 60 persen realisasi belanja murni, sesuai dengan himbauan Kemendagri sebelum melaksanakan belanja perubahan. Andi hanya menyatakan Pemprov akan mengusahakan. 

"Kita berusaha untuk itu. Kemudian jangan sampai ada aturan yang dilanggar. Bt Asisten II Setdaprov Riau Masperi sebelumnya menyatakan realisasi APBD Riau 2015 terhitung saat memasuki pertengan Juni masih berkutat diangka 11,28. Begitu juga realisasi fisik juga tidak beranjak antara 32-35 persen. 

Menurut mantan Plt Sekdakab Rohul ini, rendahnya realisasi keuangan dan fisik tersebut masih berkaitan dengan beberapa persoalan sebelumnya. Diantaranya, karena adanya perubahan transisi kepemimpinan juga terhambat karena adanya susunan organisasi tata usaha (SOTK) baru. 

Namun Masperi meyakini, setelah laporan kembali disampaikan dalam beberapa minggu ke depan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), realisasi akan terangkat dari data realisasi saat ini. 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau M Yafiz menyatakan APBD-P diperkirakan baru bisa dimulai pada September mendatang. Saat ini SKPD baru mulai menyusun dan akan melaporkan apa saja yang akan dibelanjakan pada perubahan nanti. 

Dengan begitu, artinya, belanja perubahan hanya dilaksanakan selama tiga bulan sebelum tahun berakhir. "Kemungkinan paling cepat Septemberlah," Yafiz.