PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau menemukan program pasar murah yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Dari temuan itu sendiri, pasar murah yang menjadi agenda tahunan itu batal dilaksanakan.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, kepada sejumlah awak media. "Walikota Pekanbaru mengintruksikan kita untuk berkonsultasi dengan Kejari. Karena ini sifatnya kebijakan dan tidak dilakukan setiap bulan," jelasnya, Selasa (30/6/2015).

Ditambahkannya, saat ini pihaknya tengah melakukan penyamaan persepsi. Jangan sampai ada aspek hukum di dalamnya.  Kata Irbha,  berhubung ada arahan dari BPK yang meminta agar prosedur pasar murah ini dikaji ulang dan harus melalui proses tender dalam pelaksanaannya maka Disperindag melakukan penghentian. 

Padahal sejatinya pasar murah ini sudah bisa diadakan sesuai jadwal. Berikutnya, sebagaimana dikatakan Masirba, dari 20 kali pasar murah yang sudah diagenda tahun 2015, Disperindag Pekanbaru baru menggelar 3 kali pasar murah. 

"Jadi masih ada sisa 17 kali pasar murah yang belum terlaksana sekarang. Tiap sekali pengadaan pasar murah Pemko Pekanbaru mensubsidi Rp50 juta untuk seluruh sembako,"terangnya.

Padahal, sambungnya, agenda pasar murah ini akan tersebar di 12 Kecamatan sesuai rencana. Sebab agenda pasar murah ini melayani penjualan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif lebih murah dari harga yang ada di pasaran.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz mengaku sampai saat ini pihaknya  belum mendapatkan laporan dan belum mengetahui secara persis apakah dalam daftarnya pasar murah masuk dalam temuan BPK atau tidak.

"Kita tidak tahu, apa pasar murah temuan juga. Itu kan baru klaim mereka (Disperindag). Yang jelas kita belum dapatkan audit dari BPK itu. Makanya saya kemarin minta tolong ke Sekwan mana data temuan-temuan yang menjadi temuan BPK. Antarkan ke Fraksi-Fraksi,"katanya singkat.