PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan kelonggaran kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membawa mobil dinas sebagai armada mudik. Tapi kelonggaran itu hanya sebatas sampai di wilayah Provinsi Riau saja.

Pemkab Pelalawan membuat kebijakan pada para pegawaianya untuk memperbolehkan membawa mudik mobil dinas asalkan masih di dalam Provinsi Riau. Jika sudah keluar dari provinsi Riau, secata tegas dirinya melarang untuk membawa mobdin mudik.

"Kalau yang lain masih polemik, kita (Pelalawan) sama seperti tahun sebelumnya. Silahkan membawa mobil dinas mudik, asalkan di dalam Provinsi Riau," terang Bupati Pelalawan HM Harris pada media ini, Selasa (30/6/2015).

Harris mengakui bahwa membawa mobil dinas (mobdin) untuk mudik bagi pejabat negara masih menjadi polemik. Sebagian melarang dan tidak sedikit yang memperbolehkan. 

Kendaraan yang merupakan aset negara itu dibawa mudik, apabila pejabat yang bersangkutan hanya di sekitar Riau. Namun tidak diperbolehkan dibawa ke luar provinsi, seperti Sumatera Barat, Jambi, atau Sumatera Utara.

"Tapi karena itu aset negara, ya saya harapkan hati-hati. Jangan sampai aset negara itu menjadi rusak atau bahkan hilang, itu menjadi tanggungjawab si pembawa," tandasnya.