PEKANBARU - Puluhan kontraktor marah, uang hasil pekerjaannya belum juga dibayarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. 

Di sisi lain, mereka juga menyalahkan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Riau lambat dalam menyelesaikan proses administrasi. 

"Pekerjaan kami sudah selesai 100 persen. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pembayarannya," kata Tengku Jasromi yang mengaku salah seorang kontraktor yang ikut mengerjakan proyek seminisasi di Rokan Hilir, Rabu (4/1/16). 

Para kontraktor ini mengaku khawatir karena sampai hari ini hasil pekerjaan mereka belum dibayarkan dari-dari proyek-proyek yang ada di Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Riau (sebelumnya Ciptada), meski menurutnya seluruh berkas administrasi sudah diserahkan sebelum akhir Desember lalu. 

Para kontraktor ini lalu mengancam, jika memang tak ada juga kepastian kepastian besok, mereka mengadu ke DPRD Riau. Apa lagi memang papar Jasromi, dari paket-paket yang mereka kerjakan merupakan proyek yang berasal dari aspirasi dewan. 

"Kalau tak ada juga kepastian kami akan mengadu mengadu dewan besok," ujar Jasromi. 

Sementara Kadis Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Riau Dwi Agus Sumarno menyatakan membantah jika pihaknya disebut lambat dalam menyelesaikan administrasi yang kemudian berdampak pula molornya penyerahan berkas hasil pekerjaan dari kontraktor ke BKP2D hingga akhir Desember. 

Meski begitu, Dwi sempat mengaku bahwa semua berkas hasil pekerjaan dari kontraktor diperiksa atau diteliti satu persatu yang cukup memakan waktu, karena jumlahnya ratusan paket. 

Paket-paket tersebut berasal dari APBD-Perubahan yang di antaranya didominasi semenisasi. Diakuinya, semua jenis pekerjaan tersebut merupakan pokok-pokok pikiran dewan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk pekerjaan. 

"Buka dan aspirasi dan pokok-pokok pikiran. Ini yang dikerjakan yang sebagian besar berupa seminisasi tersebar di berbagai tempat," papar Dwi.