• Home
  • Ekbis
  • Sudah Standarkah Penanaman Pipa Transmisi Gas PGN dengan Pemukiman Penduduk?

Sudah Standarkah Penanaman Pipa Transmisi Gas PGN dengan Pemukiman Penduduk?

Hadi Pramono Rabu, 07 Maret 2018 17:54 WIB
DUMAI - Pihak kepolisian menghentikan pengerjaan penggalian dan penumpukan pipa milik perusahaan gas negara (PGN) yang berlangsung di sepanjang Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur.

Penghentian paksa dilakukan kepolisian Polres Dumai dari satuan lalulintas karena dinilai pekerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak mendapatkan izin beraktifitas dipinggirkan jalan raya.

Kapolres Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan melalui Kasat Lantas Polres Dumai AKP Emil Eka Putra, Selasa (06/03/2018) membenarkan penghentian pekerjaan penggalian pipa dan penumpukan pipa milik PGN di sepanjang Jalan Soekarno-Harta tersebut.

"Akhir pekan lalu kita sudah menghentikan kegiatan penanaman dan penumpukan pipa milik PGN yang bekerja di Jalan Soekarno-Harta tersebut karena mereka tidak memiliki izin untuk bekerja dipinggir jalan sesuai aturan yang berlaku," ucap AKP Emil kepada wartawan.

"Kita akan hentikan kegiatan penanaman dan penumpukan pipa milik PGN yang bekerja disepanjang pinggir jalan kalau mereka belum mengurus izinnya," tegas Emil.

Sementara itu yang membuat miris pihak manageman PGN mengaku kalau tidak tahu jika setiap aktivitas pekerjaan yang berada dipinggirkan jalan raya harus memperoleh izin terlebih dahulu karena dinilai dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan lalulintas.

"Kita tidak tahu kalau harus mengurus izin dan ini wewenang pihak KSO (Kerjasama operasi) sebagai pihak yang diberikan tanggungjawab dalam pengerjaan proyek gabungan antara PGN dan pertamanan gas," ujar Riza salah seorang manageman PGN.

Ditambahkannya "kita tidak tau kalau ada penghentian pekerjaan penggalian pipa oleh pihak Kepolisian dan kita akan konsultasi sama pihak KSO terkait perizinan yang ada," pungkasnya singkat kepada wartawan.

Sedangkan menurut pengamat konstruksi, Dedi Rusdi mengatakan bisnis gas bumi sangat bagus untuk mendukung operasional perusahaan industri. Mengingat Kota Dumai merupakan daerah strategis dan terdapat banyak perusahaan industri. 

Penegasan ini disampaikan perihal gaduh penolakan pemasang pipa gas bumi PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk sepanjang 132,8 kilometer mulai dari Duri hingga Kota Dumai. 

"Masyarakat tidak pernah menghalangi investasi masuk ke daerah ini selagi mengikuti regulasinya. Proyek pipa gas PGN ini sejak awal sudah ditentang masyarakat dan banyak yang kurang setuju," katanya. 

Menurut Rusdi, walaupun pihak PGN mengeluarkan asuransi untuk memperbaiki kerusakan aset daerah, masyarakat belum tentu dapat menerima. Ada aturan mengatur jarak objek vital dengan pemukiman masyarakat dan itu sudah diatur undang-udangan. 

"Jadi nilai asuransi Rp8 miliar itu belum tentu cukup untuk kerusakan aset milik Pemko Dumai. Selain itu masyarakat hanya membutuhkan kenyamanan bukan di hantui oleh bom waktu terhadap pipa gas tersebut," jelasnya. 

Padahal sesuai Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 300 Tahun 1997 tentang jarak penanaman pipa gas dengan pemukiman warga sudah sangat jelas. Dalam SK itu, jarak minimal pemasangan pipa gas adalah 400 meter.

"Sekarang kita kembali bertanya, apakah sudah sesuai standar pemasangan pipa gas dengan rumah warga itu," kata Dedi mengakhiri percayakan dengan awak media soal polemik pemasangan pipa transmisi gas PGN di Kota Dumai.

(zik/zik)
Tags PGNPipa GasProyek Pipa
Komentar