Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (Migas) menuntut konpensasi yang proporsional sebagai akibat eksploitasi dari SDA yang tidak bisa diperbaharui dari pemerintah pusat.

Pemprov Riau menandatangani MoU tentang integrasi data setoran PAD Riau dengan Bank Riau Kepri. Pemprov yakin pengelolaan transaksi non tunai ini akan terlaksana degan baik.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Agusmandar menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami daerah kepada pemerintah pusat saat mengikuti Focus Group Discusion (FGD) bersama sejumlah kementrian bersama seluruh Sekda Kab

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas.

Tiongkok masih menduduki urutan pertama sebagai negara pemasok terbesar impor non minyak dan gas (migas) ke Provinsi Riau selama periode Januari-Februari 2018.

Walaupun regulasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya.

Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor industri ekstraktif baik migas dan minerba di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di Hotel Aston Batam.

Seratusan massa yang menamakan dirinya dengan Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Wilayah Riau gelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Riau.

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengaku telah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) bersama tim kesehatan kesetiap Swalayan, Mini Market dan toko grosir.

Bank Riau Kepri sebagai bank yang terus berbenah sejalan dengan transformasi BPD pada Minggu siang (1/4/18) menyantuni 1115 anak yatim dari 12 panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru.

Aksi sidak dan penyitaan yang dilakukan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (28/3/2018), menuai sejumlah kritik.

Pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang-barang yang tidak mempunyai izin edar dari dan tidak ada kode BPOM RI dari sejumlah toko dan distributor di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) meraih penghargaan sebagai wajib pajak dengan laporan terbaik dan tepat waktu yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, Selasa (27/3/2018), di Pekanbaru.