PEKANBARU - Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Pekanbaru, Senin (24/2/14), menggelar aksi demonstasi di sGgubernur.

Mereka menuntut pihak Kepolisian menegak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik dari korporasi maupun masyarakat. Pasalnya, akibat karhutla, kini Kota Pekanbaru dan beberapa daerah di Riau diselimuti kabut asap tebal.

"Saharusnya polisi mampu mencegah karhutla. Bukankah fungsi Kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kaitan kabut asap ini, jika ada dalang dari karhutla, polisi harus bertindak tegas sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," kata Ganjar Stiawaan, Ketua Umum (Ketum) HMI-MPO Cabang Pekanbaru dalam orasinya.

Usai menyerahkan aspirasi mereka kepada perwira yang mewakili Kapolda Riau, massa melanjutkan aksi di kantor Dishut Riau. Di sini, mereka diajak berdiskusi oleh Kepala Dishut Riau Zulkifli Yusuf.

Dalam diskusi itu, aktivis HMI-MPO Cabang Pekanbaru mempertanyakan penanggulangan bencana karhutla yang telah dilakukan Dishut Riau. Apalagi bencana kabut asap akibat karhutla sudah berlangsung sejak bertahun-tahun.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dishut Riau Zulkifli Yusuf menegaskan mahasiswa mestinya memahami kawasan yang terbakar. Sebagian besar lahan yang terbakar berada di areal yang bukan hutan, tetapi perkebunan.

"Jadi kewenangannya bukan pada kami, tetapi di Dinas Perkebunan," kilahnya.

Kendati begitu, pihaknya kini ikut melakukan pemadaman. Beberapa tim sedang berada di Kabupaten Siak, Meranti dan Rokan Hilir (Rohil). Tetapi proses pemadaman tidak segampang yang dibayangkan orang, karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut.

Usai pertemuan itu, para aktivis HMI-MPO Cabang Pekanbaru melanjutkan aksi di depan pintu masuk kantor gubernur.***(son)