ROKAN HULU - Bayi lahir prematur anak pasangan Arianto (39) dan Rice Gusriani (32) Warga Kelurahan Pasirpangaraian, yang meninggal dunia di RSUD Rokan Hulu (Rohul) dinilai keluarga pasien merupakan kelalaian pihak rumah sakit.

Arianto mengakui bayi laki-lakinya yang masih berusia 1 hari, belum sempat diberi nama lahir melalui operasi dengan berat 1,4 kg, Senin (3/10/16) dini hari lalu.

Ia mengungkapkan, putranya dikeluarkan dari inkubator atau incubator oleh petugas di Ruangan Perinalogi RSUD Rohul tanpa seizin darinya, dan pemberitahuan sebelumnya pada Senin sekira pukul 14.00 WIB.

Tak lama kemudian, bayinya yang masih berusia 1 hari tersebut meninggal dunia, dan Selasa (4/10/16) pagi kemarin dikebumikan.

Hal ini sangat disayangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohul dari Fraksi Nasional Demokrasi (NasDem), Alpasirin, Rabu (5/10/16).

Alpa, demikian sapaan akrab wakil rakyat ini, menilai bila memang bayi meninggal karena dikeluarkan dari inkubator, atau tidak adanya alat pernapasan, ia menilai ada semacam pelayanan yang tidak maksimal di RSUD Rohul.

Alumni Yogyakarta ini mengakui jauh hari dirinya sudah mengatakan bahwa sistem pelayanan di RSUD Rohul harus dibenahi.

"Kalau sistem pelayanan rumah sakit tidak dibenahi masyarakat akan menjadi korban. Ini bukan kali pertama masyarakat yang jadi korban," ujar Alpa kepada wartawan usai membuka Turnamen Mini Soccer di Kampung Baru Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah, Rabu (5/10/16).

Alpa mengatakan sejak Direktur RSUD Rohul masih dijabat Wildan Asfan Hasibuan, ia juga sudah meminta manajemen di RSUD harus dirombak total.

Bila manejemen RSUD Rohul tidak dirombak, menurutnya pelayanan ke masyarakat akan tidak maksimal.

Alpa menegaskan, kalau keluarga pasien merasa dirugikan oleh pihak RSUD Rohul ia sarankan untuk melayangkan tuntutan, karena itu hak masyarakat sebagai pasien.

"Karena itu (menuntut) adalah hak kita sebagai warga negara, karena kita merasa dirugikan," tegasnya.

Alpa menambahkan, infrastruktur RSUD Rohul juga dilihatnya sudah luar biasa parah. Untuk itulah pemerintah harus segera mencari solusi untuk melengkapi perlengkapan dan fasilitas di RSUD Rohul, karena menyangkut nyawa masyarakat.

Terpenting yang harus dirubah, ungkap Alpa, adalah cara pandang pelayanan RSUD. Kalau rakyat biasa yang datang seakan dipandang sebelah mata, namun bila pejabat yang datang akan diberikan fasilitas dan pelayanan maksimal.

Cara pandang pelayanan seperti ini menurutnya tidak sesuai, karena seluruh pasien yang datang juga harus mendapatkan pelayanan yang sama.

"Saya tidak sekali mendengar keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang tidak maksimal," tuturnya.

Agar hal serupa tidak terulang, Alpa menyarankan pemerintah, DPRD dan pihak RSUD Rohul harus berpikir untuk membenahi sistem pelayanan secara komprehensif di rumah sakit daerah.

"Saya tegaskan, kalau pasien merasa dizalimi dan dirugikan silahkan tuntut pihak rumah sakit," tandas Alpa.