BENGKALIS - Ribut soal adanya dugaan uang setoran untuk mendapatkan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis, yang dilakukan oknum di luar dinas serta dugaan adanya keterlibatan staf di Dinas PU sendiri, dibantah langsung dinas PU. 

Sementara itu rekanan yang menjadi korban setor proyek jumlahnya lumayan banyak, mencapai puluhan orang. Kepala Dinas PU melalui sekretaris dinas Tarmizi yang dikonfirmasi balik soal adanya dugaan setoran yang melibatkan staf pegawai dan tenaga honorer dinas PU dibantahnya. 

Pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung kepada nama-nama yang disebut-sebut sebagai oknum di dinas PU pengumpul setoran, dan mereka umumnya tidak tahu atau tidak terlibat dalam hal tersebut. Oknum yang melakukan tindakan tak terpuji yang menjurus penipuan tersebut murni dilakukan oknum di luar PU.

"Saya sudah cross ceck langsung kepada nama-nama staf di dinas PU yang disebut-sebut mengutip setoran kepada kontraktor. Yang bersangkutan membantah keras dan bersedia melakukan klarifikasi soal tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Kebetulan ada seorang staf yang disebut diduga terlibat sedang berada di Pekanbaru dan siap ke Bengkalis melakukan klarifikasi," bantah Tarmizi, Senin (16/12/2013).

Dijelaskan lagi oleh Tarmizi bahwa perbuatan tersebut dilakukan oknum diluar dinas, karena pendistribusian paket PL adalah wewenang dinas kepada rekanan yang memenuhi klasifikasi dan administrasi. Selama ini disebutnya pendistribusian paket PL tidak ada masalah, dan kalau memang perbuatan itu dilakukan mengatasnamakan dinas sangat tidak benar.

"Kita serahkan saja kepada aparat penegak hukum persoalan ini. Kalau memang ada rekanan yang ditipu silahkan saja melapor kepada penegak hukum, karena dalam konteks uang setoran itu di luar wewenang PU, karena dilakukan oknum diluar dinas," imbau Tarmizi.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang rekanan di Bengkalis Narno SE menilai kalau munculnya uang setoran tersebut akibat kelalaian dinas PU sendiri. Alasannya, paket PL yang berjumlah 200-an itu dibagikan pada akhir tahun anggaran, padahal pertengahan tahun sudah bisa dibagi ke rekanan yang memenuhi syarat serta tidak ada unsur KKN. Proses pendistribusian paket PL terlalu lama sehingga rentang waktu yang menjadi pemicu munculnya oknum yang memanfaatkan situasi.

"Coba paket PL itu dibagi pertengahan tahun karena anggarannya masuk dalam APBD murni bukan perubahan. Akibatnya rentang waktu tadi memicu polemik, karena setiap tahun masalah PL ini selalu menjadi sorotan di dinas PU. Indikasinya soal setoran paket PL di dinas PU diduga juga sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya," kata Narno, yang juga Wakil Ketua Kadin Bengkalis itu.

Ditambahnya, rekanan yang jadi korban penipuan setoran paket PL tersebut bukan hanya di pulau Bengkalis, tetapi juga di kecamatan Bukitbatu, Mandau dan lainnya. Setoran oleh rekanan mengatasnamakan paket PL tersebut, sudah dipungut oknum tertentu sejak beberapa bulan lalu, bukan baru-baru ini saja.

"Prakteknya sudah tersusun rapi dan terencana jauh-jauh hari dengan korban kontraktor. Kita imbau kawan-kawan yang merasa dirugikan melapor saja, karena ini murni penipuan," saran Narno mengakhiri.***(andreas/hrc)