BENGKALIS, RIAUHEADLINE.COM- Aparat penegak hukum di Riau diminta untuk mengusut indikasi penyelewengan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bengkalis tentang kegiatan proyek Tahun Anggaran (TA) 2012. Diduga ada permainan pada proyek senilai Rp19 miliar yang berpotensi merugikan keuangan Negara.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaksanaan proyek tersebut tidak selesai 100 persen hingga Desember 2012. Namun pihak kontraktor telah mendapatkan termen (pembayaran) 100 persen. Kendati persoalan tersebut telah dikupas beberapa kali oleh sejumlah media, sayangnya Direktur PDAM Bengkalis, Nova Novianti terkesan mendiamkan. 

Pemkab Bengkalis diminta segera melakukan koreksi terhadap pelaksanaan penggunaan dana APBD yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat. Proyek air bersih TA 2012 itu bernilai sangat fantastis, yakni total Rp 19 miliar dan tersebar di 4 kecamatan yang ada di Bengkalis. 

Adapun empat kecamatan itu diantaranya, Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Proyek itu diawasi oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Andi, yang saat itu menjabat sebagai pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis.

Dari data yang didapat, setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan dilapangan, ada beberapa kegiatan proyek yang tidak fungsional dan tidak selesai dikerjakan. Diantaranya di Kecamatan Siak Kecil, di kontrak disebutkan adanya pemasangan listrik PLN di lokasi air baku Sungai Dayang, namun hingga hari ini listrik tersebut tidak terpasang, sehingga PDAM masih mengunakan genset.

Di Kecamatan Bukit Batu, adanya pemasangan pipa HDPE PE 100 yang setelah dilihat dan dibandingkan dengan jenis pipa HDPE PE 100 yang benar, ternyata kualitas pipa PE yang diadakan bukan jenis HDPE PE 100. Kemudian pengadaan dan pemasangan Water Meter Induk Elektomagnetik yang ada dilokasi pengolahan air di Dompas telah rusak setelah hanya digunakan beberapa kali. 

Padahal, seharusnya Water Meter Induk Elektomagnetik ini harganya mahal. "Water Meter Induk ini baru dipasang dan dihidupkan pada tahun 2013. Pengadaan asesoris jaringan pipa yang nilainya ratusan juta rupiah tidak diadakan oleh pihak kontraktor. Ironisnya, semua peralatan tersebut tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak PDAM, kontraktor atau PPTK,” kata salah seorang sumber di Bukit Batu.

Kemudian untuk Kecamatan Bengkalis, kegiatan pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang seharusnya dikontrak sebanyak 1.451 SR, hanya dipasang sebanyak 1.000 SR. Dari informasi, biaya SR ini terdiri dari, upah Pemasangan Rp 135.000 per SR, biaya Pemasangan Rp 125.000 per SR, uang Jaminan Pelanggan Rp 150.000 per SR dan biaya Administrasi Rp 15.000 per SR.

Untuk pemasangan SR ini, Direktur PDAM telah meminta kepada pihak kontraktor dan PPTK untuk memberikan kepada PDAM semua biaya pemasangan SR tersebut. 

"Pelaksanaan pemasangan dilakukan pada tahun 2013 yang telah berakhir masa kontrak. Pemasangan Water Meter Induk Elektromagnetik di Cabang Bengkalis sebanyak 6 unit dan hanya terpasang 5 unit. Dan semua Meter Induk yang dipasang tidak berfungsi sama sekali hingga hari ini. Permasalahan lain di Bengkalis juga sama dengan yang di Bukit Batu, dimana semua pengadaan yang dikontrak tidak dilakukan pemeriksaan bersama,” ujar karyawan PDAM Cabang Bengkalis.

Sementara di Kecamatan Bantan, juga sama, pemasangan SR sebanyak 600 SR telah terpasang, namun sampai saat ini SR tersebut tidak berfungsi. Tetapi anehnya, uang Biaya Penyambungan Rp 125.000 per SR, Uang Jaminan Langganan Rp 150.000 per SR dan Uang Administrasi Rp 15.000 per SR telah diminta oleh Direktur PDAM. 

Padahal, uang tersebut seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda), karena air bersih di Kecamatan Bantan tidak aktif hingga sekarang. Begitu juga pemasangan Water Meter Induk sebanyak 3 unit yang hanya dipasang 2 unit. ” Kondisi proyek telah menelan biaya miliaran rupiah, tetapi kondisinya seperti bangunan yang tidak bernilai sama sekali. Bagaimana seorang direktur PDAM melihat kondisi ini dan hanya membiarkan saja,” ungkap Syafri, Warga Bantan.***(red)