PEKANBARU - Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman enggan mengomentari soal pencekalan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Muhammad Nasir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat akan berangkat melaksanakan ibadah haji. 

"Saya tidak mau komentari soal itu. Biarlah proses hukum berjalan dan kedepankan asas praduga tak bersalah," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Selasa (8/8/17) di Pekanbaru. 

Gubernur mengatakan, kalau dirinya tak bosan-bosannya selalu mengingatkan Aparatur Sipil Negera (ASN) di Provinsi Riau maupun di Kabupaten-Kota untuk bekerja betul-betul dan bekerja sesuai tupoksinya.

"Sudah sering kita ingatkan kepada pejabat soal itu. Kemarin (Pelantikan pejabat, red) dalam pidato saya juga saya sampaikan, kerjakan sesuai aturan dan tupoksi masing-masing," kata Andi Rachman.

Sebagai data pendukung, MN diperiksa KPK di salah satu ruangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru. MN diperiksa terkait proyek peningkatan jalan di Pulau Rupat, Bengkalis. 

Saat proyek dikerjakan, MN masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis. Namun KPK belum membeberkan berapa kerugian negara akibat proyek tersebut, karena masih menunggu informasi dari penyidik.

Disisi lain, sejumlah kalangan munculkan wacana untuk melengserkan Muhammad Nasir dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai. Dinilai roda pemerintahan Kota Dumai akan terganggu atas kasus yang dialami Muhammad Nasir.

"Kami minta segera diganti. Kami tidak ingin roda pemerintahan tidak berjalan maksimal, mengingat pejabat terpenting di bidang administrasi Pemko Dumai sedang bermasalah," kata Hendra, Sekretaris GNPK-RI Dumai, Selasa (8/8/17). 

Hendra juga menilai, atas kejadian ini menjadi pembelajar bagi Walikota Dumai Zulkifli AS dalam memilih seorang pejabat untuk menduduki posisi Sekda Kota Dumai selama lima tahun kedepan.

"Ini pelajaran buat Walikota agar memfungsikan pegawai tempatan agar sungguh-sungguh memikirkan Dumai, inilah contoh pahit warga Dumai yang diperoleh selama ini," jelas Hendra Gunawan.

Hendra juga mengaku heran dengan kinerja Tim Pansel pada rekrutmen calon Sekda Kota Dumai beberapa waktu lalu. Tim Pansel yang didanai menggunakan uang rakyat, dinilai kurang maksimal kinerjanya.

"Herannya waktu pengusulan untuk Sekda Dumai kok lolos pejabat yang sedang bermasalah dengan KPK. Kemudian apa tolak ukur kepala daerah meluluskan pejabat ini," tanya Hendra sembari menggelengkan kepala.