MERANTI - Kasus dugaan korupsi (mark up) pembelian sejumlah peralatan kantor Universitas Kepulauan Meranti (UKM) yang dilakukan oleh Yayasan Meranti Bangkit (YMB) terus bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti.

Sejauh ini pihak Kejari telah memanggil 15 orang saksi untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan UKM yang dikelola oleh YMB. 

Dari 15 saksi itu, terdapat tiga nama legislator di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka yakni Muzamil Baharudin, Hafizoh dan Zubiarsyah. 

Ketiga nama wakil rakyat tersebut tercatat sebagai pengurus di akta pendirian Yayasan Meranti Bangkit. 

Saksi lainnya adalah Ahmad Yani, Kepala Kesbangpolinmas Kepulauan Meranti yang dulunya menjabat di bagian Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, M Arif MN, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti. 

Dan pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, H Masrul Kasmy yang juga mantan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, dalam hal ini kapasitas beliau sebagai Tim Verifikasi di Pemerintahan dan Pengawas di yayasan tersebut. 

Selain mantan Wakil Bupati, juga diperiksa Zulkifli selaku Ketua 1 Yayasan, Sukirman Manaf selaku Bendahara Umum, yang juga Pendiri dan Pembina Yayasan sejak tahun 2010, serta Elhami Abdullah, selaku Sekretaris Yayasan. 

Pemeriksaan yang dilakukan, jelasnya, terkait aliran dana hibah dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti ke Yayasan Meranti Bangkit mulai tahun 2011. 

Dugaan mark up tersebut terdapat pada pengadaan alat kantor. Padahal, anggaran yang digunakan dalam pendirian universitas itu menggunakan dana Bansos tahun 2011 sebesar Rp1,2 miliar. 

Anggaran sebesar itu dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp800 juta, tahap kedua sebesar Rp400 juta.