Kajati Riau Periksa Bupati Kampar Soal Penyimpangan Anggaran ke London
Senin, 09 Desember 2013 12:49 WIB
PEKANBARU - Sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (9/12/13) Bupati Kampar Jefry Noer tiba di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kedatangannya dalam rangka memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas ke London, Inggir, Dirut BPR Sarimadu Kampar Syahfri.
"Penyidik memerlukan keterangan dari Bupati Kampar sebagai saksi untuk tersangka Syafri. Kasusnya dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas ke London," ujar Kasis Penyidik Kejati Riau Rahmad Lubis kepada wartawan di kantornya.
Sampai saat ini Bupati Jefry masih menjalani pemeriksaan di Ruang Pidsus Kejati Riau. Pemeriksaan sempat istirahat untuk sholat Dhuhur. Kini kembali dilanjutkan.
Seperti diketahui, dugaan korupsi pada perjalanan dinas keluar negeri ini, bermula pada akhir tahun 2012 lalu. Syafri mendapat undangan dari Menteri Koperasi dalam acara ICA Expo, di London, Inggris. Acara tersebut, untuk mengembangkan usaha Unit Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Selanjutnya, dengan adanya undangan ini, Syafri mengajak Jefry Noer selaku Bupati Kampar, untuk berangkat ke Inggris. Dan biaya keberangkatan Jefry ini, dibayai oleh BPR Sari Madu.
Mendapat ajakan Direktur BPR Sarimadu tersebut. Jefry Noer malah mengajak istrinya, Eva Yuliana dan dua orang putranya berangkat ke London.
Bahkan selesai mengikuti acara di London, sang bupati beserta keluarganya, lanjut berplesir ke negara Belanda dan Francis. Akibat perjalanan dAinas keluarga dengan dana APBD ini, negara dirugikan Rp 207 juta.***(har)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Hukrim
Kasat Reskrim Polres Siak Tinjau Korban Percobaan Pencurian di Kampung Dosan
-
Sosial
Bupati Siak Afni Dorong Penyelesaian Konflik HGU di Jakarta
-
Hukrim
Operasi Narkotika Diperketat di Bengkalis, Ratusan Pelaku Ditangkap
-
Hukrim
Kejari Bengkalis Musnahkan Barang Bukti 110 Perkara Inkracht
-
Lingkungan
Rumah Kompos Pekanbaru Dorong Pengurangan Sampah TPA Muara Fajar
-
Politik
DPRD Pekanbaru Desak Prioritas Drainase 2026

