BENGKALIS - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait pembangunan STAI Hubbul Wathan, Duri yang menggunakan APBD Bengkalis 2016 senilai Rp4.815.385.000.

Diantaranya, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bengkalis Tajul Mudarris, Ngawidi, Ketua Yayasan Hubbul Wathan Hamka Riau, Kabag Persidangan DPRD Samiran dan Konsultan Perencanaan. Sementara Kepala BPKAD Bustami HY belum ada konfirmasi.

Plt Kadis PUPR tiba sekitar pukul 09.15 WIB di Kantor Kejari Bengkalis bersama Ngawidi. Kajari Bengkalis, Rahman Dwi Saputra melalui Kasi Pidsus, Arief Setya Nugroho mengatakan, pihaknya memanggil 7 orang untuk dimintai keterangan terkait pembangunan STAI Hubbul Wathan.

"Pemanggilan ini terkait indikasi dugaan korupsi pembangunan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbul Wathan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tahun 2016 dengan anggaran Rp4,8 miliar. Dugaannya spek dan volume yang tidak sesuai," ungkap Arief.

Menurut Kasi Pidsus, dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan 8 ruangan Kelas STAI Hubbul Wathan Duri sangat kuat. Tahap awal, Kejaksaan Bengkalis akan melakukan pengumpulan data dengan memanggil pihak terkait guna dimintai keterangan.

"Pak Tajul Mudarris sebagai PPK dan KPA. Dia menggantikan Pak Ngiwidi. Kita mau tau masalah pembayaran seizin siapa. Ada 7 orang yang dipanggil hari ini, 1 belum ada konfirmasi datang, yakni Pak Bustami HY," ujar Kasi Pidsus.

Ditambahkan Arief, besok pihaknya akan kembali memanggil Kepala BPKAD Bustami, Bagian Anggaran PU Maliki dan Plt Kadis PUPR untuk dimintai keterangan.

Seperti diketahui, pembangunan 8 ruang kelas STAI Hubbul Wathan Duri dikerjakan PT Cahaya Laksamana Putra Mahkota Abadi dengan anggaran Rp4.815.385.000 bersumber dari APBD Bengkalis tahun 2016.