PEKANBARU - Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau mengaku mengalami kesulitan menelusuri indikasi penyelewengan dana bantuan sosial di sejumlah pemerintah daerah di wilayah itu.

 "Itu yang kemudian, Kejati meminta Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) untuk memberikan laporan-laporan terkait indikasi itu," kata Usman selaku Koordinator Fitra Riau di Pekanbaru, Senin siang.

Selain itu, kata dia, Fitra Riau juga membantu Kejati untuk mendapatkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (PBK) RI Wilayah Riau yang nantinya diharapkan untuk bisa lebih fokus dalam menindaklanjuti sebuah perkara.

 

Saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau juga masih terus menyelidiki perkara dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) oleh anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pekanbaru.

"Itu merupakan satu dari berbagai persoalan yang tengah didalami oleh Kejati Riau," katanya.

Humas Kejati Riau, Mukhzan, mengatakan, penyelidikan diawali dengan mempelajari laporan dan memeriksa sejumlah saksi-saksi yang diduga terlibat.

 

"Perkara ini cukup rumit sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengungkapnya," kata dia.

Sebelumnya sekelompok massa mengatasnamakan rakyat sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Riau, mendesak agar aparat segera menindaklanjuti dugaan korupsi bansos di tubuh," para legislator PDS Kota Pekanbaru.***(ant)