PEKANBARU - Massa pendemo gabungan dari KAMMI, Hippmih, BEM Unri, IPMKS, GMPKS, Himarohu, Walhi, Greenpeace serta KNPI sempat mengagung-agungkan sikap tegas mantan Kapolda Riau 2008 Sutjiptadi dalam menangani pembalakan liar termasuk pembakar lahan. 

Demo Gerakan Rakyat Riau Melawan Asap tersebut sempat memuji-muji nama Sutjiptadi yang dianggap patut dijadikan contoh oleh Kapolda Riau saat ini, dalam hal ketegasan. Bedanya menurut pendemo jika konsentrasi dulunya menangani kasus ilegal logging, saat ini pada pembakaran lahan dan hutan.

Menurut pendemo terutama yang dilakukan para pengusaha perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). "Kita dulu punya Kapolda bernama Sutjiptadi, yang tegas, berani menindak pengusaha jika memang salah. Ini patut dijadikan contoh saudara-saudara," kata pendemo, di depan kantor gubernur, Rabu (9/9/15). 

Menurut pendemo, berlarut-larutnya persoalan kabut asap akibat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Riau yang hampir terjadi sepanjang tahun seharusnya bisa dihentikan jika memang ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tidak memandang masyarakat kecil atau pengusaha. 

Jika memang ada tindak pelanggaran hukum, harus ada sanksi tegas. Selain itu, pendemo juga menyoroti minimnya penanganan kasus pembakaran yang berkaitan dengan perusahaan besar. Buktinya ketika titik api membara di areal lahan perusahaan, penegak hukum sepertinya enggan memprosesnya. 

Pendemo mencontohkan, berdasarkan data satelit Nasa dari Januari hingga September titik api paling banyak terjadi di bulan Juli sebanyak 2.085 titik. Diantaranya berada di areal HTI PT Arara Abadi sebanyak 336 titik. Kemudian PT RAPP 297 titik, PT Sumatera Riang Lestari 208 titik, PT Inhil Hutani Pratama 103 titik.

Disusul dari PT Rimba Rokan Lestari 146 titik, PT Sumatera Riang Lestari 208 titik. Titik api di areal perkebunan diantaranya ada di PT Alam Lestari 43 titik, non HGU 1.730 titik, PT Langgam Inti Hibrindo 23 titik, PT Pusako Mega Bumi Nusantara 10 titik. 

Sementara Kapolda Riau Brigjend Pol Dolli Bambang Hermawan, membantah jika institusinya tidak tegas dalam menangani kasus pembakaran lahan dan hutan di Riau. Diprosesnya salah satu perusahaan karena melakukan pembakaran bukti keseriusannya dalam menangani masalah lingkungan ini. 

Namun begitu, Kapolda mengaku tidak mudah menangani perusahaan besar meski di areal lahannya terdapat titik api. Kesulitan tersebut paparnya harus ada bukti lengkap hingga ada kesimpulan yang menyebutkan perusahaan terkait terbukti melakukan pembakaran. 

"Tidak gampang menangani cooporate, harus ada bukti, tenaga ahli, saksi-saksi. Jadi tidak seperti menangani kasus kriminal biasa main tangkap lalu proses," ujar Kapolda. 

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi. Rachman meyakinkan para pendemo bahwa pemerintah mau pun pihak lainnya yang tergabung dalam tim satgas siaga darurat Karlahut yang berposkoi di Lanud Roesmin Nurjadin akan berusaha maksimal melakukan penanggulangan asap. 

Disebutkan, persoalan asap yang masih berkabut di Riau saat ini bukanlah sepenuhnya dari Riau, melainkan karena kiriman dari provinsi tetangga seperti Jambi dan Sumatera Selatan. 

Hal itu menurut Plt Gubri bisa dilihat dari hotspot yang dipublikasikan Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Tidak hanya itu, titik api di Riau juga jauh lebih sedikit dibanding dua Provinsi Jambi dan Sumsel yang juga terjadi Karlahut. 

Luasan lahan yang terbakar juga jaub lebih sedikit, dimana jika 2014 jumlah kawasan terbakar mencapai 22 ribu hektar lebih sementara tahun ini hanya 3400 hektar saja. Plt Gubri mengklaim paparan yang disampaikannya tersebut sebagai langkah maju, dari pada penanganan asap tahun lalu. 

Diharapkan usaha penanganan asap yang terus dilakukan tim siaga darurat Karlahut bisa lebih dimaksimalkan. "2014 kita sudah membentuk posko di Lanud Roesmin Nurjadin. Menunjuk Danrem sebagai komandan Satgas Karlahut. Tahun ini terus berkurang luasan kebakaran. Luasan 2014 22 ribu lebih, tahun ini hanya 3400 hektar," papar Plt Gubri. 

Meski begitu diakuinya, persoalan asap yang terjadi saat ini sangat berdampak pada kesehatan masyarakat Riau yang telah berjatuhan akibat terkena ISPA. Kemudian lumpuhnya pendidikan dengan diliburkannya anak-anak sekolah termasuk masalah ekonomi.