RENGAT - Penjabat Bupati Indragiri Hulu, Kasairuddin, mendapat banyak cobaan selama menjabat di daerah itu. Selain dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugas, dirinya dinilai lamban setiap mengambil kebijakan maupun menjalankan program pemerintahan.

Menindaklanjuti masalah itu, setelah anggota DPRD Inhu dan mantan wakil ketua DPRD Inhu periode 2009-2014 menilai kinerja Penjabat (Pj) Bupati Inhu Kasiarudin lamban dan sangat memprihatinkan. Bahkan muncul desakan terhadap Kasairuddin, untuk mundur dari jabatannya.

"Kalau memang tidak sanggup menjalankan tugas silahkan mundur saja. Kalau memang tidak mampu mengemban amanah dalam memimpin Inhu, mari silahkan mundur secara terhormat. Kami sebagai rakyat tidak mau memiliki pemimpin seperti ini," tegas Hatta Munir, mantan anggota DPRD Inhu periode‎ 1987-1992‎, Rabu (9/9/15). 

Perkataan dan desakan mundur terus diulang-ulang disampaikan Hatta Munir. "Kalau memang tidak mampu lebih baik mundur saja, karena sesuai amanat yang diemban dalam menjalankan roda pemerintahan itu adalah bersinergi dengan legislatif dalam menyusun dan membahas APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016," ujarnya. 

Namun hingga September ini kedua agenda tersebut belum berjalan. "Ini kan ironis sekali, seorang Pj yang mempunyai kewenangan yang sama dengan bupati definitif tidak mampu memenejemeni perangkat yang sudah tersedia. Ujung-ujungnya yang menjadi korbannya dalam masyarakat," ujarnya. 

Diungkapkannya, sesuatu yang naif seorang pemimpin tidak mampu melakukan kebijakan, disaat memiliki staf dan perangkat yang jelas seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan agenda utama pembahasan APBD guna terealisasi nya pembangunan ditengah masyarakat. 

"‎Situasi saat ini sudah sangat darurat, mengingat sudah bulan September serapan APBD 2015 ini baru 40 persen dan masih banyak kegiatan pembangunan yang sudah diprogramkan dalam APBD murni 2015 belum dilaksanakan. Sementara APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016 belum dibahas," tegasnya. 

Di satu sisi, Pj Bupati Inhu ini malah mengutamakan kegiatan yang sifatnya seremonial saja. Bagaimana mungkin Pj Bupati Inhu Kasiarudin dapat memenuhi janjinya saat temu ramah dengan wartawan, untuk melakukan pembenahan internal, melakukan Penertiban aset serta kebijakan lainya‎. 

Sementara untuk melakukan kebijakan terkait pembahasan APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016 saja tidak mampu. Selain melakukan agenda utama APBD, kebijakan yang dijanjikan seperti pembenahan aset dan pembenahan internal akan kami tunggu realisasi nya. 

"Kalau hanya sekedar janji dan tidak mampu merealisasikan nya, ya lebih baik mundur saja. Karena Inhu butuh pemimpin yang tegas dalam melakukan kebijakan, bukan pemimpin yang takut dan ragu-ragu dalam mengambil kebijakan," jelasnya. 

Sementara Pj Bupati Inhu Kasiaruddin, kepada media mengungkapkan bahwa dirinya selama mendapatkan amanah untuk memimpin sementara Pemerintahaan Inhu sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Terkait kinerja lama, dirinya mengaku selama menjalankan kinerja harus pakai aturan.

"Setelah mendapat amanah dari pak Plt Gubri saya menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Saya tidak mau melaksanakan tugas dengan buru-buru yang ujung-ujungnya menyalahi aturan. Tapi semua itu kita serahkan ke pada masyarakat untuk menilainnya," ucapnya.