• Home
  • Hukrim
  • Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak, Ariadi Kirim Tambahan Bukti ke KY

Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Ketua PN Siak, Ariadi Kirim Tambahan Bukti ke KY

Hadi Pramono Senin, 09 September 2019 12:24 WIB
Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan mengirim bukti tambahan ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta untuk melengkapi laporannya atas dugaan pelanggaran etik Ketua Pengadilan (PN) Siak Bambang Trikoro.
SIAK - Anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan mengirim bukti tambahan ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta untuk melengkapi laporannya atas dugaan pelanggaran etik Ketua Pengadilan (PN) Siak Bambang Trikoro. Guna untuk menunjukkan keseriusannya terhadap laporan yang dilayangkan ke KY pada 19 Agustus 2019 lalu.

"Bukti tambahan ini tidak dapat saya buka ke publik karena sudah merupakan ranah dari KY,  yang lebih berhak mengumumkannya nanti bilamana diperlukan," kata Ariadi Tarigan, Minggu (8/9/2019).

Ia menyatakan serius membuat laporan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak itu. Sebab, Ketua PN Siak menunjuk hakim yang sama untuk perkara yang memiliki kemungkinan adanya konflik kepentingan. 

"Surat dan tambahan bukti saya kirim juga sebagai respon dari konferensi pers tandingan yang dilakukan oleh Ketua PN Siak. Satu hari setelah saya melakukan konferensi pers, Ketua PN juga melakukannya," kata dia.

Tarigan mengaku miris dengan konferensi pers yang dilakukan Ketua PN Siak. Semestinya PN Siak meluruskan persoalannya dengan menyurati komisi II DPRD Siak atau dirinya sendiri secara resmi. 

 "Anda bayangkan saja seorang Ketua Pengadilan Negeri melakukan konpers di salah satu resto di Siak  dan bukannya meluruskan atau memanggil saya secara resmi ke PN Siak, padahal Anda lihat saya aja Konpers di DPRD Siak bukan di luar. Ini membuktikan etika kita sebagai orang yang bertugas di lembaga negara," kata dia.

Apalagi, kata dia, substansi yang dibahas dalam Konpers tersebut bukannya memberikan klarifikasi yang benar dan sehat kepada masyarakat.  Ia mempertanyakan kenapa Ketua PN Siak tidak menepati janjinya tentang penunjukan majlis pada perkara atas nama Suratno dan Teten Effendi.

"Justru menjalar kemana- mana. Lo yang saya laporkan ke KY kan Cuma apa alasan menunjuk satu majlis yang sama terhadap perkara yang diduga ada kemungkinan komflik kepentingan kan? Ini hanya soal komitmen saja yang berada dalam ranah etik, makanya saya lapor ke KY," ulas Ketua DPC Hanura Siak itu.

Ariadi juga merasa heran sebab Ketua PN Siak mempertanyakan dirinya sebagai anggota dewan membela masyarakat yang mana. Ia merasa perlu membuat klarifikasi. Menurut dia seharusnya Ketua PN Siak lebih tahu, karena ia yang pegang berkas perkara.

"Kan bisa dilihat di sana kan? Sudah jelas saya membela masyarakat Siak yang terkena dampak pemberian izin yang diduga tidak benar dan diduga telah digunakan dengan tidak benar," kata dia.

Ia merinci satu persatu tuduhannya atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua PN Siak. Untuk perkara dengan terdakwa Misno bin Karyorejo (terdaftar Nomor 81/Pidsus/2019/PN.Sak) dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Duta Swakarya Indah (DSI) diduga telah berkebun tanpa izin pada lahan yang berada di luar izin yang dimiliki PT DSI. Izin PT DSI  8.000 Ha namun ada tanaman milik PT DSI  di atas lahan masyarakat Kampung Sengkemang seluas kurang lebih 300 Ha. 

"Bagaimana perolehannya dengan masyarakat? Kan  harus dijelaskan oleh Ketua PN sendiri itu," kata dia.

Sedangkan dalam perkara Teten Effendi Eks Kadishutbun Siak dan Suratno Konadi juga dalam kapasitas Direktur PT DSI, sama majlis yang ditunjuk dengan perkara Misno.  Keduanya sama-sama berkaitan dengan dugaan menggunakan izin palsu dengan luasan kurang lebih 8.000 Ha. 

"Anda lihat sendiri, pelapornya hanya memiliki lahan yang bersertifikat seluas 80 Ha saja, berapa luas lahan masyarakat lain lagi yang diduga digunakan sebagai surat palsu itu dalam perkara ini? Masih banyak kan?," kata Ariadi dengan nada tinggi.

Ia menguraikan, di dalam izin lokasi (Inlok) dan izin usaha perkebunan (IUP) yang menjadi pokok perkara dalam perkara Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sak dan 116/Pid.B/2019/PN.Sak masing -masing atas nama terdakwa Teten Effendi dan terdakwa Suratno Konadi dari luasan 8000 Ha tersebut terdapat tanah untuk kepentingan jalan raya. 

Jalan itu terbentang dari Siak -Dayun dan Siak -Koto Gasib yang semula milik masyarakat  dan diganti rugi kepada masyarakat dengan uang negara. Sedikitnya lahan untuk jalan raya yang dibebaskan dengan uang negara ini seluas 54 Ha. Namun berada dalam izin PT DSI. 

"Inikan bisa kacau. Kalau misalnya kita tidak meluruskan hukum tentang izin yang digunakan ini, lalu tiba -tiba kebijakan Pemkab Siak yang memberikan ganti rugi lahan seluas 54 Ha ini, apakah tidak akan masuk ke ranah Tipikor nantinya?," tanya Ariadi.

Sebelumnya Ariadi telah melayangkan pengaduan ke KY terkait dugaan pelanggaran etik Ketua PN Siak tersebut dalam menangani perkara lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak. 

Sebab, sebelum perkara dugaan pemalsuan keputusam Menhut dengan terdakwa Teten dan Konadi disidangkan, Ketua PN Siak sesumbar ke awak media untuk tidak menunjuk majlis yang pernah menangani perkara PT DSI. 

Tetapi kenyataannya majlis yang menyidangkan perkara itu merupakan majlis yang juga menyidangkan perkara dugaan berkebun tanpa izin dengan terdakwa Misno.

[nal/nal]
Tags DPRD SiakKomisi YudisialPelanggaran EtikPengadilan Negeri Siak
Komentar