• Home
  • Hukrim
  • Tiga Dokter Bebas di Pengadilan Tinggi, JPU Kejari Pekanbaru Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Tiga Dokter Bebas di Pengadilan Tinggi, JPU Kejari Pekanbaru Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Riau Terkini Jumat, 20 September 2019 14:09 WIB
PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak terima atas putusan vonis bebas terhadap tiga dokter spesialis RSUD Arifin Achmad dengan mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ajuan kasasi ini dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan yang mengabulkan upaya banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tiga dokter spesialis RSUD Arifin Achmad Pekanbaru tersebut.

"Setelah menerima salinan putusan banding pada dua pekan lalu, dan langsung menyatakan kasasi. Jaksa penuntut telah mengirimkan memory kasasinya," terang Panmud Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Rosdiana Sitorus, Jumat (20/9/19) siang.

"Saat ini berkas memory jaksa penuntut tersebut sedang di resgristrasi untuk dikirim ke MA," sambung Rosdiana, ketika dikonfirmasi wartawan di Pekanbaru sebagaimana dilansir dari riauterkinicom.

Sebelumnya, dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas dan drg Masrial dinyatakan tidak terbukti bersalah dan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi atas tindak pidana korupsi pengadaan Alkes di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Putusan tersebut berbalik arah dengan putusan vonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang menyatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah.

Majelis hakim PN Pekanbaru yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu, menghukum terdakwa dr Welly Zulfikar dengan pidana penjara selama1 tahun 8 bulan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. 

Sedangkan dr Welly juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 132 juta atau dapat diganti (subsider) selama 6 bulan kurungan.

Terdakwa dr Masrial dihukum 1 tahun 4 bulan penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. dr Masrial juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 127 juta subsider 6 bulan. 

Drg Kuswar Ambar Pamungkas, dihukum selama 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Sementara seorang terdakwa yang merupakan rekanan dalam pengadaan alkes tersebut yakni, Yuni Efrianti, direktur CV Prima Mustika Raya (PMR), dan Muklis selaku staff CV PMR. dihukum selama 1 tahun 2 bulan penjara denda Rp 50 juta subsider 3 bulan.

Kelima terdakwa ini terbukti secara melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," sambung Saut.

Atas putusan hakim tipikor PN Pekanbaru tersebut, tiga dokter langsung menyatakan banding. Sementara terdakwa Yuni Efrianti menyatakan pikir pikir.

Putusan hakim Saut Maruli Tua ini, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Dimana, dr Welly Zulfikar dituntut hukuman, 2 tahun 6 bulan penjara denda Rp 50 juta atau subsider 6 bulan. 

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 213 juta, dan jika tidak dibayar dapat diganti hukuman, (subsider) selama 1 tahun 3 bulan. Dr Masrial, dituntut hukuman pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan.

Terdakwa Dr Masrial juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 131 juta subsider 1 tahun. drg Kuswan Ambar Pamungkas, dituntut hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dua rekanan dalam pengadaan alat kesehatan tersebut,Yuni Effianti dan Muklis. Masing masing dituntut hukuman selama 1 tahun 8 bulan penjara denda Rp 50 juta subsider 6 bulan.

Perbuatan kelima ini telah merugikan negara sebesar Rp 420 juta. Dimana pada tahun 2012- 2013 lalu, RSUD Arifin Achmad mendapat pagu anggaran sebesar Rp5 miliar untuk pengadaan alkes.

Dalam prosesnya, disinyalir tidak sesuai prosedur. Dimana pihak rumah sakit menggunakan nama rekanan CV PMR untuk pengadaan alat bedah senilai Rp1,5 miliar. 

Namun dalam prosesnya, justru pihak dokterlah yang membeli langsung alat-alat tersebut kepada distributor melalui PT Orion Tama, PT Pro-Health dan PT Atra Widya Agung.

Nama CV PMR diketahui hanya digunakan untuk proses pencairan, dan dijanjikan mendapat keuntungan sebesar lima persen dari nilai kegiatan.

Hasil audit BPKP Riau, tindakan kelima terdakwa telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 420.205.222.
Tags Kejaksaan Negeri PekanbaruKorupsiKorupsi AlkesPengadilan Tipikor PekanbaruRSUD Arifin Achmad
Komentar