• Home
  • Infotorial
  • DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Peraturan Penanaman Modal Tahun 2018

DPMPTSP Dumai Sosialisasikan Peraturan Penanaman Modal Tahun 2018

Hadi Pramono Selasa, 08 Mei 2018 12:48 WIB
DUMAI - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kota Dumai, mensosialisasikan peraturan No 14 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tata Cara Pengambilan User Id bagi perusahaan di lantai II Hotel Grand Zuri Dumai, Selasa (8/5/18).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai HM Nasir menyebutkan, dalam mencapai visi, pemerintah menggesa pembangunan di segala sector seperti infrastruktur jalan, bangunan dan pembangunan di bidang SDM.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanam modal, serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian, pemerintah perlu menfasilitasi segala bentuk kemudahan dalam melakukan usaha.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai HM Nasir menyebutkan, sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi secara national, Pemko Dumai membuka berbagai peluang bagi investor yang berminat menenamkan modal di kota Dumai. “Tentu harus dilakukan sesuai regulasi yang ada di daerah ini,” jelas Nasir dalam pembukaan sosialisasi.

Untuk komitmen dan dukungan pro investasi tersebut, diantaranya dengan diwujudkannya dengan telah dilimpahkannya hampir semua pelayanan perizinan dan nonperizikan kepada DPTPM.

“Terkait upaya menarik minat investor, berbagai reguasi bidang penanaman modal terus disesuaikan pemerintah untuk memangkas proses perizinan dan nonperizinan,” ujarnya

Menurut Nasir, dikeluarkannya peraturan Kepala BKPM No 14 tahun 2018 tentang pedoman dan tatacara pengendaian pelaksana penanaman modal dan tatacara pengambilan user id bagi perusahaan suatu langkah kongkrit pemerintah untuk semakin menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal bagi masyarakat.

“Namun sebagaimana dimaklumi, dalam praktek berbagai regulasi yang pro investasi yang telah dikeluarkan pemerintah itu belum sepenuhnya diketahui dan dipahami dengan baik oleh sebagian pemangku kepentingan,” katanya.

Untuk itu, tutur Nasir, pemerintah sangat mendukung diadakannya sosialisasi Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 14 tahun 2017 dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan langkah implementasi percepatan pelaksanaan berusaha disamping memberikan memberikan pemahaman dan pedoman kepada pelaku usaha khususnya di kota Dumai dalam menjalankan usahanya.

“Setiap penanama modal mempunyai kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundangan sperti meakukan tanggungjawb sosial perusahan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia, meyampaikan laporan kegiatan penanaman modal,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Nasir berharap kepada pelaku usaha, baik Penanam Modal Asing (PMA), maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyampaikan aporan kegiatan penanaman modalnya secara berkala karena laporan tersebut digunakan sebagai tolok ukur realisasi investasi khususnya di kota Dumai.

“Dengan meningkatnya elisasi investasi kota Dumai merupakan suatu indikator lajunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan aspek yang positif ke berbagai sektor, seperti meningkatnya lapangan kerja dan meningkatkan minat investor,“ ungkapnya serta minta agar perusahan di Dumai melaksanakan program tanggungjawab social perusahaan Corporate Cosial Responsibility (CSR).

Sedangkan kepada ASN, Sekda Kota Dumai minta untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi integritas dan transparansi.

“Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan satu Pintu Kota Dumai sudah menjadi wadah bagi perusahaan untuk melakukan pelaporan atau konsultasi kegiatan penanaman modal terkait perkembangan penanaman modal mereka dan fasiitasi penyelesaian masalah perusahaan baik dalam tahap konstrukti maupun produksi,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala DPMPTSP Kota Dumai, Hendri Sandra mengatakan salah satu bentuk komitmen dan dukungan pro investasi dilakukan Pemerintah Dumai adalah pelimpahan semua pelayanan perizinan dan non perizinan kepada satu instansi yaitu dinas pelayanan terpadu penanaman modal sejak beberapa tahun lalu.

"Pemerintah juga menyesuaikan kebijakan dan memangkas proses pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka menarik minat calon investor," sebutnya.

Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2018 merupakan suatu langkah konkrit pemerintah untuk semakin menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal bagi masyarakat.

"Sosialiasi ini langkah implementasi percepatan pelaksanaan dengan memberikan pemahaman dan pedoman kepada pelaku usaha dan penanam modal wajib mengikuti ketentuan diatur," ucapnya.

(sos/sos)
Tags DPMPTSP DumaiPemko Dumai
Komentar