DUMAI - Menjalankan amanah perlindungan anak tidak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus keroyokan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai, Dameria, SKM, M.Si.

Ia memberi contoh menjaga anak dari pengaruh rokok. Orangtua dan keluarga memang menjadi ujung tombak utama dalam mengatasi perokok anak. Akan tetapi, lingkungan sekolah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain juga harus berkontribusi.

"Kita mengharapkan adanya partisipasi lembaga masyarakat dan juga dunia usaha. Untungnya sudah banyak sekali dunia usaha yang mulai ikut dan peduli dengan bersama-sama mengambil peran dalam pilar keempat perlindungan anak,” tuturnya kepada media ini.

Salah satu yang dianggap mendorong perokok di kalangan anak-anak adalah maraknya iklan rokok. Dameria menerangkan, sesuai klaster ketiga indikator Kota Layak Anak (KLA), disebutkan bahwa perlunya kawasan tanpa rokok serta bebas dari iklan sponsor rokok.

Langkah tersebut tidak mudah. Sebab, perusahaan-perusahaan rokok rata-rata sudah berdiri sejak lama dan punya dana promosi yang berlimpah. Tidak heran, perusahaan-perusahaan rokok dapat dengan mudah menjadi sponsor suatu kegiatan, termasuk olahraga.

"Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) sudah menetapkan komitmen kalau perusahaan rokok tidak diizinkan menjadi sponsor lagi. Karena itu, keluarga harus mendampingi, masyarakat juga mendampingi, sehingga kalau anak-anak sudah sadar akan bahaya rokok, penolakan akan dilakukan secara alami,” tukas.

Ia menambahkan, Kota Dumai sendiri masih relatif baru terkait ratifikasi Konvensi Hak Anak yakni pada 1990. Dalam konvensi itu disebutkan bahwa anak adalah kelompok paling rentan. Apapun yang terjadi pada anak, kesalahan bisa dijatuhkan kepada orang dewasa, tidak hanya kepada orangtua dari si anak.

Demi memperkuat perlindungan terhadap anak, Dameria juga mendorong agar media lebih berimbang dalam pemberitaan mengenai anak. Berita-berita yang disajikan tentang anak sebisa mungkin tidak selalu menampilkan sisi negatif saja tetapi juga lebih membangun. 

Kemudian Peran pemerintah terutama pada sisi regulator dan fasilitator juga perlu diperkuat. Pemerintah Kota Dumai harus mampu merancang regulasi yang lebih ramah anak serta memberikan fasilitas-fasilitas untuk tumbuh kembang anak seperti Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Intinya perlindungan anak harus kerja keroyokan semua pihak. Sebab soal urusan perlindungan anak menjadi tanggungjawab kita semua demi generasi penerus bangsa punya masa depan yang cerah," pungkasnya.