PEKANBARU - Dari Rp1,5 triliun dana penanggulangan bencana nasional yang dianggarkan dalam APBN, Rp500 miliar di antaranya habis untuk menanggulangi bencana asap di Riau. Mengantisipasi hal ini terjadi lagi, sejumlah helikopter Sikorsky dan Kamov tetap stand by di Riau.

Salah satunya, musim kemarau ekstrim yang diprediksi akan terjadi pada Mesi hingga Juni mendatang. Sejumlah helikopter seperti Sikorsky dan Kamov pun masih distandby-kan di Riau. 

"Rp1,5 triliun, itu digunakan untuk menanggulangi bencana seperti banjir, gunung eletus, longsor, karhutla se Indonesia. Tapi kalau kita lihat kegunaanya, hampir sebagian besar terkuras untuk asap di Riau," kata Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Pusat, Sutopo Purwo N, disela-sela mengikuti acara Rakor Penanggulangan Bencana Asap di kantor gubernur, Senin (28/4/14). 

Pada hal, anggaran sebesar itu masih banyak kebutuhan lainnya seperti banjir, longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami yang terjadi di daerah lainnya di Indonesia. 

Alasan Purwo besarnya penggunaan anggaran untuk penanggulangan waktu penanggulangan lebih lama, medan berat, luas, serta menggunakan peralatan dan modifikasi cuaca yang tak sedikit nilainya. Bahkan untuk penyeweaan satu unit helikopter pembom air Sikorsy saja mencapai Rp80 miliar per 45 hari. 

"Sepertiganya untuk Riau, padahal dana dan kegunaannya bukan untuk Riau saja. Bayangkan kalau kita lakukan untuk Riau saja Rp500 miliar dan terus terjadi sepanjang tahun," ungkap Purwo. 

Lebih lanjut, yang menjadi pertanyaan Purwo, kenapa Provinsi Jambi yang geografisnya hampir sama dengan Riau, banyak lahan gambut, ada perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), mengalami kemarau panjang tapi tak seperti Riau yang sering terjadi Karhutla. 

Diharapkan ke depan persoalan ini tentunya kepada pemimpin di Riau dapat menjadi pembanding. Agar ke depan tak terjadi lagi Karhuta di masa mendatang. 

"Dengan leadershif kabupaten/kota mereka mampu meminimalisir bencana asap. Pada halkan Jambi juga sama seperti di Riau, ada HTI, lahan gambut, kemarau," kritik Purwo lagi.***(mok)