SIAK - Penggalian parit gajah di area Hak Guna Usaha (HGU) PTPN V Lubuk Dalam, ditentang masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Siak karena galian tersebut dekat dengan badan jalan.

Selain itu diduga juga menyalahi aturan Pemerintah Daerah (Perda). Dan akhirnya galian tersebut ditutup kembali, hingga saat ini pekerjaan penutupan galian tengah berjalan. 

Dalam melaksanakan penggalian dan penutupan galian tersebut, tentunya telah menelan biaya yang dianggaran pihak PTPN V yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)‎. 

Untuk besar anggaran yang telah dihabiskan untuk pekerjaan tersebut, pihak perusahaan terkesan merahasiakannya.

General Manager (GM) PTPN V Lubuk Dalam Doni Harahap, saat dikonfirmasikan riauterkini.com usai hearing dengan anggota Komisi II DPRD Siak, Selasa (4/10/16), terlihat enggan dan mengaku tidak begitu tau seberapa besar anggaran yang telah dihabiskan.

"‎Yang mengerjakan kita, alat kita. Untuk anggaran saya kurang tau," ujar Doni sambil mengelak-ngelakkan perhatiannya ke yang lainnya.

Selain itu, wartawan mencoba menyebutkan anggaran sekitar Rp100 juta tetapi disangkal Doni dengan mengatakan "Tak sampailah," katanya. 

Wartawan mencoba kembali menyebutkan anggaran sekitar Rp1 juta atau Rp5 juta, saat itu Doni mengatakan, "lebihlah! Ya sekitar puluhanlah,".

Hingga berita ini dibuat Rabu (5/19/16), Doni belum mau mengungkapkan dana yang telah dihabiskan dalam pekerjaan penggalian parit gajah tersebut.