PEKANBARU - Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Riau, Zulkifli Yusuf mengkritik Non Government Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) global Greenpeace. Pasalnya selama ini, Zulkifli menilai, Greenpeace hanya pandai mengkritik tanpa memberikan solusi terhadap kerusakan hutan atau deforestasi.

"Selama ini Greenpeace dan pihak-pihak lain hanya pandai mengkritik tetapi tidak bisa memberikan solusi," katanya saat memulai materi pada seminar sehari bertemakan: "Riau Menuju Nol Deforestasi" di salah satu hotel berbintang, Kamis (19/12/13).

Tidak hanya Greenpeace, Kadishut Riau juga mengkritik keras pihak-pihak asing dengan isu emisi karbon.

"Kemarin di UPT4 saya bicarakan, kalau memang betul lah karbon itu bernilai, sawit-sawit itu habis tu. Tapi bisa ndak nilainya di atas sawit. Kita selama ini tidak ada cari solusi. Solusinya apa sih?" tukasnya.

Kemudian, imbuh Zulkifli Yusuf, kita tidak pernah memberikan reward (penghargaan, Red) atau dukungan kepada orang yang memulai menawarkan deforestasi. Kemudian, kenapa hanya orang yang memiliki potensi (hutannya) yang selalu disalah. Kenapa yang telah habis (hutannya) tidak disalahkan.

"Kemarin saya berbicara di empat negara mengatakan Anda harus bersyukur dan berterima kasih terhadap Indonesia, khususnya Riau. Sehabis-habisnya hutan Riau ini masih ada hutan alam. Negara Anda itu apa? Tak ada apa-apa. Jadi ketidakadilan itu ada. Sementara dia lebih sejahtera dari kita. Sekarang apa solusinya dari ahli-ahli Greenpeace ini?" tuturnya.

Sementara itu, Yuyun Indradi, Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia menyatakan, Riau bisa menjadi barometer kesuksesan pemerintah dalam melindungi kekayaan hayati hutan Indonesia dan habitat penting sejumlah satwa dilindungi, yaitu dengan penegakkan hukum dan menerapkan kebijakan nol deforestasi yang diikuti komitmen kuat dari sektor industri kehutanan dan perkebunan.

Dikatakan, hutan dan gambut Riau juga memiliki cadangan karbon terbesar di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, Riau adalah tempat kerusakan hutan tertinggi di Indonesia yang meliputi bencana tahunan kabut asap akibat kebakaran hutan untuk ekspansi perkebunan skala besar, banjir yang dipastikan terjadi karena degradasi lingkungan dan tingginya laju kerusakan hutan, terus terjadi.

“Pemerintah harus sungguh-sungguh menyelamatkan hutan Riau dari kerusakan yang didorong oleh perluasan perkebunan sawit dan HTI yang tidak terkendali. Seperlima dari kerusakan hutan Indonesia para periode 2009-2011 terjadi di Riau. Keberhasilan menyelamatkan hutan tersisa Riau dapat menjadi kunci bagi perlindungan hutan Indonesia,” katanya.***(son)