PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau Evarefita menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan sosialisasi serta meresmikan Tim Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau Tahun 2021 yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/9/2021).

Dalam sambutannya Evarefita menjelaskan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kawasan hidrologis yang terluas di indonesia. 

"Kawasannya memiliki luas yang mencapai 5,3 juta hektar atau 55,7 persen dari total kawasan gambut di Indonesia yang berada di Pulau Sumatra," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan, terdapat kawasan mangrove yang mengalami kerusakan seperti ekosistem dan degradasi seperti disepanjang pantai timur pulau sumatra dengan luas wilayah 6223 hektar.

"Ekosistem gambut mengalami kerusakan akibat terjadinya deforestasi dan kebakaran hutan sedangkan dikawasan gambut terjadi deforestasi dan erosi pantai," katanya.

Oleh karena itu, permasalahan yang seperti ini ditetapkan menjadi prioritas oleh Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) Republik Indonesia.

Dengan terjadinya kerusakan yang cukup parah dalam restorasi gambut dan mangrove seperti karhutla, banjir dan abrasi ini diperlukan upaya penyelamatan dan perlindungan yang efektif dan cepat dalam penanganannya.

"Kerusakan yang terjadi ini diperlukan upaya penyelamatan dan perlindungan yang efektif dalam penanganannya agar masyarakat kita tidak perlu menghadapi dampaknya," ujarnya.

Selain itu, kerusakan yang terjadi ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan tapi juga kepada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang sering terjadinya karhutla dan banjir tersebut.

"Dengan begitu, ini menjadi dampak kerusakan yang sangat mempengaruhi baik di wilayah darat maupun di wilayah perairan, berdampak tidak baik seperti yang diakibatkan oleh kabut asap dan abrasi yang mengeras bahkan antara negara di pulau pulau terluar," terangnya

Pihaknya juga mengungkapkan, percepatan restorasi gambut perlu dilakukan dengan melakukan perkembangan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi Perencanaan dan evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove Republik Indonesia Satyawan Pudyatmoko dan tamu undangan lainnya.