SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mengharapkan dukungan dana sharing dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat dalam menekan ancaman Abrasi Pantai. 

Berbagai data menyangkut abrasi itu telah pula disampaikan ke Pemprov dan Pusat melalui Badan Pengelola Perbatasan (BPP).

 

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs Said Asmaruddin MM, saat ditanya menyangkut upaya Pemkab dalam menekan bencana abrasi di sepanjang pantai Pulau Rangsang yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka.

 

"Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu dari 36 kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, yang terus berupaya untuk menjaga wilayah teritorial Indonesia. Upaya pengamanan itu perlu didukung dana sharing dan program konkrit guna menyelamatkan pulau-pulau terluar Indonesia ini,” kata Said.

 

Di daerah otonom baru ini, kata Said, terdapat enam kecamatan yang tergolong wilayah perbatasan negara, seperti Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Rangsang Pesisir.

 

"Ancaman abrasi yang menjadi problem serius di enam Kecamatan itu harus ditanggulangi secara bersama-sama, antara Pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat. Kalau Pemkab Kepulauan Meranti sendiri rasanya tidak sanggup mengatasi itu sepenuhnya,“ ujarnya.

 

Dikatakannya, Badan Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti sudah menyampaikan data hasil inventarisasi persoalan perbatasan termasuk yang paling menonjol adalah menyangkut persoalan abrasi.

 

"Banyak program yang telah kita data seperti upaya mengatasi ketertinggalan daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur hingga upaya mengatasi abrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah perbatasan, yang telah pula diteruskan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta,” ujarnya.***(moc/fan)