SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak membekukan izin usaha galian C di wilayah Siak, terutama di Kecamatan Dayun.  Surat izin pembekuan di keluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Siak.

Surat sudah dilayangkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki usaha galian C. Rolis, seorang kontraktor galian C, mengaku sudah menerima surat. Katanya, surat itu berlaku sementara hingga menunggu keputusan dari Provinsi Riau. 

Ia mengaku kecewa dengan peraturan itu. Pasalnya, hingga kini masih banyak perusahaan yang melakukan aktivitas penimbunan tanah di beberapa proyek pemkab maupun proyek perusahaan. Rolis menilai tujuan surat pilih kasih dan tidak berlaku untuk semua kontraktor. 

Bahkan ia juga mempertanyakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP yang terkesan membiarkan para kontraktor yang masih beroprasi. "Seakan-akan mereka tidak mendapat teguran dari Satpol PP," sebutnya. 

"Dalam surat telah dijelaskan kontraktor dilarang mengambil tanah di Dayun. Tapi buktinya masih banyak kontraktor yang mengambilnya. Mana fungsi Satpol PP. Mereka kan penegak Peraturan Daerah (Perda). Mengapa mereka tidak menegur," tanyanya. 

Kepala BPMP2T, Hariyanto, saat dihubungi melalui selulernya, membenarkan telah melayangkan surat larangan kepada perusahaan yang memiliki izin galian C. 

"Semua izin kita cabut sementara, Izin yang dikeluarkan cuma izin panas bumi. Selain itu, izin dikeluarkan dari provinsi," ujar Heriyanto.

Mengenai penertiban perusahaan galian C yang masih beroperasi, Hariyanto menyarankan untuk mempertanyakan langsung kepada Satpol PP yang berwenang. "Penindakan itu tugas Satpol PP. Kalau saya ikut campur nanti menimbulkan masalah," sarannya. 

Sementara, Kakan Satpol PP, Hadi Sanjoyo, saat dikonfirmasi melalui selulernya, tidak banyak berkomentar, ia tampak terburu-buru dan berkata. "Besoklah saya urus, besok konfirmasi ke kantor!," pungkasnya.