DUMAI - Tapal batas di Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dengan Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir tampaknya perlua ada penegasan kusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Kondisi dilokasi sendiri, saat ini warga sudah mulai gelisan dengan adanya cukong penguasa lahan yang datang dari Kabupaten Rokan Hilir untuk menguasai lahan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai tersebut.

Tidak ingin masalah ini terus merong-rong hati masyarakat setempat, secara swadaya sebanyak 11 kelompok tani mengumpulkan uang untuk membiayai pembuatan proposal yang dikirimkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Harapan masyarakat setempat, dengan adanya proposal yang berisikan kondisi dilapangan, kronologis pencaplokan lahan dan aksi penganiyaan masyarakat bisa menuntaskan permasalahan tapal batas Dumai dengan Rokan Hilir.

Menurut cerita Umar Wijaya kepada media ini, anggaran untuk mengurus penyelesaian tapal batas tersebut merupakan swadaya dari kelompok tani di Batu Teritip. Namun, anggaran yang diberikan pun hanya sekedar makan, ongkos, penginapan serta membayar keperluan lainnya.

"Belum ada kami dibiayai oleh orang lain. Satu kelompok tani beranggotakan sedikitnya 50 orang. Sebelum kami berangkat mengurus permasalahan ini, kami rapat mengkalkulasikan anggaran yang dibutuhkan," katanya.

Setelah diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan, barulah masing-masing kelompok tani mengajukan kesanggupannya untuk memberikan sumbangan. Termasuk kelompok tani yang dipimpin oleh Umar Wijaya sendiri.

"Memang anggaran untuk mengurus ini sangat besar, tapi kami tetap hemat. Karena, dokumen yang kita kirimkan juga sampai ke provinsi dan Jakarta. Kalau ke Jakarta melalui pos saja," katanya.

Setelah mengadukan kondisi tapal batas Dumai-Rohil ke Polres Dumai dan Kodim 0303 Bengkalis, Jumat (25/4/14) warga Batu Teritip, Sungai Sembilan, Dumai itu juga bertolak ke Pekanbaru. 

Maksud 8 orang petani yang didampingi ketua LSM Menara Ahmad Khadafi itu ingin bertemu Gubernur Riau, Annas Maamun sekaligus menyampaikan dokumen terkait konflik perbatasan yang saat ini menjadi tekanan batin masyarakat Dumai.

"Kami sudah masukkan surat agar pemerintah provinsi menegaskan garis batas wilayah Dumai Rohil. Jangan dibiarkan berlama-lama sehingga muncul indikasi mafia lahan di wilayah tersebut," ujar Ahmad Khadafi.

Selain mengantarkan dokumen itu ke Kantor Gubernur, mereka juga bakal mendatangi Mapolda Riau. Tujuannya, supaya Polda Riau bisa menurunkan personil untuk pengamanan di wilayah perbatasan antara Dumai-Rohil.

"Pos pengamanan sudah dibangun melalui swadaya masyarakat. Tinggal penempatan saja. Tujuannya, agar rasa keamanan warga perbatasan terjamin, dan tidak ada rasa takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," ujar Khadafi.

Dijelaskannya, upaya yang dilakukan ini merupakan jalan pintas untuk menuntaskan tapal batas Dumai dengan Rokan Hilir. Jika jalan ini tidak membuahkan hasil, jangan sampai pula perbatasa itu menjadi tragedi Mesuji seperti di Bandar Lampung.

"Kalau memang jalan seperti ini tidak membuahkan hasil, maka siapa yang harus bertanggungjawab perbatasan Dumai-Rohil menjadi tragedi seperti di Lapung. Harus menunggu korban jiwa kah Pemerintah kita," tegasnya menyudahi.***(din)