PEKANBARU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau dari sektor perikanan belum tergarap secara maksimal. Dari Rp75 miliar yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hanya Rp107 juta yang bisa dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau. 

"PAD dari sektor perikanan sangat kecil. Hanya bisa mendapatkan Rp107 juta dari Rp75 miliar yang ditargetkan setiap tahunnya," kata Firdaus, anggota Komisi B DPRD Riau usai hearing dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, Rabu (28/09/16).

Politisi asal Rokan Hilir ini sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi banyak sumber PAD yang tidak tergarap secara maksimal, seperti perikanan tambak, perikanan tangkap, kapal tangkap dan lainnya.

"Persoalan ini jelad karena kelemahan pemerintah yang tidak serius menangani ini. Masih banyak sumber pendapatan yang tidak dilaksanakan, dari produksi perikanan, usaha perikanan," ungkap politisi PKB ini.

Hal senada juga dikatakan Syamsurizal, Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau. Politisi PAN ini juga menyebut, serapan anggaran yang ada di Dinas Perikanan dan Kelautan masih rendah jika dibandingkan dinas yang lain. 

"Realisasi sangat rendah dan ini sangat menyedihkan kita dan waktu tinggal beberapa bulan lagi. Sampai sekarang, realisasi fisik baru 27 persen dan realisasi keuangan mencapai 54 persen," tutupnya.