PELALAWAN - Pembebasan lahan untuk kawasan Teknopolitan seluas 3.800 hektar di Kecamatan Langgam tinggal selangkah lagi. Langkah tersebut yakni berupa tanda tangan Menteri Kehutanan yang baru pada Kabinet Presiden Jokowi. Jika menteri sudah membubuhkan tanda tangannya, dapat dipastikan proyek megapolitan ini terealisasi.

"Sebelumnya, proses sudah berjalan. Seperti kita telah mengantongi surat rekemendasi dari Pemerintah Provinsi Riau dan surat Rekomendasi dari kantor BP2HP Wilayah Kepri. Hanya tinggal ditandatangani oleh menteri kehutanan yang baru," terang Hambali, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan kepada riauterkini.com, Rabu (22/10/14).

Sedangkan hasil rekom pembebasan lahan tersebut, akan dilakukan pengajuan kepada Kementerian Kehutanan RI di Jakarta. Saat ini, Pemkab tinggal menunggu proses pembebasan lahan Teknopolitan dari Kemenhut.

Menurut Hambali, untuk pengajuan pembebasan kawasan hutan menjadi kawasan hutan APL di lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk kawasan pembangunan Teknopolitan itu, sudah di ajukan ke Kemenhut di Jakarta.

"Untuk bahan pendukung pada pengajuan pembebasan lahan kawasan pembangunan Teknopolitan itu kita (Pemkab Pelalawan, red) baru-baru ini sudah mendapat dan mengantongi dua surat rekomendasi yaitu surat rekom dari Pemprov Riau dan surat rekom dari kantor BP2HP Wilayah Kepri. Dua surat rekom bersama surat permohonan Pemkab Pelalawan akan kita ajukan Kemenhut untuk pembebasan lahan kawasan teknopolitan tersebut,’’ imbuhnya.

Diungkapkannya, surat rekom Pemprov Riau dan Rekom dari Kantor BP2HP wilayah Kepri itu bersama surat permohonan Pemkab Pelalawan, tentang pengajuan permintaan pembebasan lahan kawasan hutan yang berlokasi di Kecamatan Langgam yang akan dijadikan kawasan pembangunan Teknopolitan koridor Sumatera yang merupakan program MP3EI dari pemerintah pusat yang dipusatkan pembangunannya di Kabupaten Pelalawan tersebut terakhir sudaj di Kemenhut.***(feb)