SELATPANJANG - Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, Selasa (29/4/2014) lalu melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Kedatangan sebanyak 5 orang tim dari pusat tersebut guna memonitoring dan, sekaligus pendataan terhadap persoalan wilayah perbatasan di Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan Kepala BPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Teddymar, didampingi Sekretaris Efialdi, ketika ditemui wartawan, Rabu (30/4/2014) di kantornya. Kata Teddy dikesempatan tinjauan itu juga dilakukan pertemuan dengan SKPD terkait seperti Camat, Kepala Desa, Kepolisian, dan termasuk TNI.

"Orientasi kita mengundang pihak BNPP ini sangat penting, mengingat begitu banyak yang perlu diperhatikan di Meranti ini berkaitan dengan wilayah perbatasan. Kita ingin semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan dapat dikejar ke pusat," ungkap Teddy.

Ditambahkan Teddy lagi, ada 18 Kementerian yang bisa dikoordinasikan untuk menjemput bola alias program. Itulah yang akan mereka maksimalkan untuk diupayakan ditingkat pusat.

"Banyak persoalan perbatasan akan kita data agar bisa diusulkan ke pusat. Dan ini harus dilakukan secara intens, karena jika tidak akan lamban kita dapat program pengelolaan perbatasan," ujarnya.

Bahkan, sambung mantan Kepala BPMPPT dan Kadis PKP itu, dalam waktu dekat pihaknya sudah harus menyusun profile kecamatan maupun wiayah yang berhubungan dengan perbatasan. "Data itu harus valid sehingga bisa kita sampaikan ke pusat dengan jelas," tuturnya lagi.

Lebih lanjut, Teddy juga mengakui kalau pengelolaan perbatasan sangat kuat sinkronisasinya dengan tingkat serta langkah persoalan kemiskinan. Makanya, hal itu tidak bisa dianggap mudah, karena butuh kerja keras untuk mendapatkan porsi dari pusat.

"Dari pertemuan kemarin itu, yang menjadi skala prioritas harus ditangani adalah persoalan abrasi dan kebakaran hutan," sebut Teddymar yang baru beberapa hari lalu dilantik sebagai Kepala BPP.***(roy)