JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Jon Erizal berjanji akan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan masalah hibah aset RSUD Arifin Achmad dari pusat ke daerah. 

Alasannya,  masalah aset selama ini menjadi kendala pembangunan Gedung Bedah 5 lantai, meskipun telah dianggarkan oleh APBD Riau, namun karena aset milik pemerintah maka pembangunan tidak bisa dilaksanakan.

"Kita akan surati Presiden, tetapi RSUD atau dinasnya harus proaktif untuk menanyakanya ke Setneg. Kan sudah dijawab, tinggal sampai di meja mana, siapa yang terima. Itu perlu di cek langsung, selebihnya serahkan kita yang ngurus. Nanti kita tanyakan ke menterinya," kata JE saat menerima aspirasi komisi E DPRD Riau dan Kadis Pendidikan dan Kebudayan Dwi Agus Winarno, Kadispora Edy Satria, Kadis Kesehatan Zainal Arifin di gedung DPR Jakarta, Senin (26/1).

Untuk mempercepat proses hibah tersebut, Jon meminta  Pemprov Riau menugaskan seseorang untuk melacak surat posisi persisnya sekarang ada dimana. Jika sudah diketahui posisi suratnya, pihaknya berjanji akan menghubungi Menteri Sekretaris Negara Praktikno. 

"Saya yakin kalau soal hibah aset, pasti akan disetujui pusat, karena daerah yang akan kelola," kata Jon Erizal didampingi Kordinator Forum MD2 Abdul Gafar Usman, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy, anggota komisi III DPR Marsiaman Saragih dan senator Intisawati Ayus.

Sementara Gafar menyatakan hal serupa. Jika persyaratan, prosedur dan sistem hibah aset sudah dipenuhi, tentu pemerintah pusat akan segera memprosesnya. "Masalah RSUD dulu yang kita dahulukan untuk diselesaikan, saya yakin hibah akan segera diproses katanya. Saya kira kalau sudah ada surat dari menteri, tinggal kita desak saja agar cepat selesai," kata Gafar.

Saat menyampaikan aspirasi, Masnur meminta agar masalah aset RSUD Arifin Achmad dan permintaan  pembangunan Gedung Bedah agar dianggarkan lagi di APBN, termasuk juga pembangunan RSUD Rohul.

"Pembangunan Gedung Bedah RSUD Arifin Achmad dulu dianggarkan dari APBN sebesar Rp 201 miliar, baru terserap Rp 5 miliar saja.  Setelah itu tidak dianggarkan lagi, demikian pembangunan di RSUD Rohul yang dianggarkan Rp 50 miliar, baru Rp 15 miliar yang dicairkan. Kita berharap dapat dianggarkan lagi di APBN-P," kata Masnur.

Masnur berharap agar Forum MD2 ikut mendorong agar masalah pembangunan Gedung Bedah RSUD Arifin Achmad dan RSUD Rohul masuk dalam mata anggaran di APBN-P agar mendapatkan alokasi untuk melanjutkan pembangunannya.

"Kita mendegar APBN-P ada Rp 100 triliun, kita berharap bapak-bapak di DPR dan DPRD untuk memperjuangkan pembangunan Gedung Bedah dan RSUD Rohul. Pemprov Riau sebenarnya sudah anggarkan Rp 101 miliar, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ternyata RSUD Arifin Achmad milik pusat, nah mengenai kita juga dibantu," katanya.

Direktur RSUD Arifin Achmad Anwar Beth menambahkan, pembangunan Gedung Bedah sangat mendesak untuk menambahkan ruang ICU, karena pasien yang dirawat sudah membludak.

"Masalah ini sudah kita konsultasikan dengan Kementerian Kesehatan. Mereka menyatakan kalau dana Rp 201 miliar langsung tidak ada, kalau setiap tahun dialokasikan Rp 20 miliar bisa dialokasi. Tapi kita hitung-hitung bisa delapan tahun untuk membangun gedung 5 lantai, makanya kita juga minta bantuan Pemprov," kata Anwar.

Sejumlah anggota komisi E yang hadir  diantaranya Septina Primawati, Ramos Teddy Sianturi (FPG), Ade Agus Hartanto (PKB), Adryan (Gerindra), Tengku Nazlah Khairati (PPP), Ade Hartati (PAN), Makarius Anwar (PKS) , Muhammad Adil (Hanura), Sugeng Pranoto, Syafaruddin Poti  (FPDIP) dan  Hj. Magdalisni (Demokrat).

Sementara dari SKPD hadir  diantaranya Kadisdik provinsi Riau  Dwi Agus,  Direktur Utama (Dirut) RSUD Arifin Achmad, dr Anwar Bet, Kadis Kesehatan provinsi Riau Zainal Arifin, Kadispora Edi Satria, Kadis koperasi dan perdagangan Rohul Hery Islami, Ketua DPRD Rohul Zulkarnaen.