JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak main-main dengan imbauan netralitas bagi PNS dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. 

Ia bahkan mengatakan, sudah ada koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk menindak tegas PNS yang terlibat kampanye dan mendukung kandidat tertentu.

"Saya kira dengan Menpan-RB, pokoknya begitu ada pejabat yang aktif dan terlibat dan ketahuan, ada bukti, langsung sanksi. Bisa dicopot, penurunan pangkat dan sebagainya," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/9/16) kemarin.

Politisi PDIP itu mengatakan, pemberlakuan sanksi bagi PNS yang tidak netral ini sudah berlaku saat pelaksanaan pilkada 2015 lalu. Ia berharap sanksi yang dijatuhkan dapat memunculkan efek jera.

"Sudah, kan 2015 kemarin kita sudah ada yang kami sikat. Mudah-mudahan itu efek jera juga," katanya.

Selain menekankan pentingnya netralitas PNS dalam pilkada, Tjahjo juga mengimbau keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam mengamankan pilkada.

"Aparat keamanan juga jangan hanya bekerja sama aparat keamanan tetapi juga harus menggalang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk ikut menjaga keamanan dengan baik," ujar Tjahjo.