JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada 50 daerah yang belum menyelesaikan anggaran untuk pengawasan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2015 mendatang.

Belum selesainya anggaran pengawasan dikarenakan persoalan teknis terkait dengan kesekretariatan Panwas di kabupaten/kota. Untuk itu, mengenai penyelesaian persoalan tersebut menjadi prioritas Kemendagri untuk mendorong Panwas dan Pemerintah Daerah.

"Untuk 50 daerah, dalam proses penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), ini saya kira per 22 Juni akan di-update lagi bertambah," kata Tjohjo di Komisi II DPR, Senayan, Selasa (23/6/15).

Selain itu, anggaran untuk pengamanan pilkada tambahnya, masih jadi fokus utama Mendagri saat ini dan dalam waktu dekat bisa dituntaskan sehingga tidak menjadi kendala dalam proses pilkada.

"Ya, itu tidak lepas dari fokus Kemendagri untuk persiapan pilkada serentak mendatang," terangnya.

Sebelumnya, sejumlah masalah timbul dalam penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2015. Di antaranya, belum siapnya anggaran dari sejumlah daerah sehingga menjadi kendala.