KPK Belum Berikan Komentar Dugaan Suap Pembentukan Riau Pesisir

JAKARTA - Perkembangan kasus Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun terus berkembang, salah satunya adanya dugaan suap kepada DPRD Riau guna meluruskan pembentukan Provinsi Riau Pesisir. Hal ini terbukti dengan diperiksanya sejumlah penyelenggara p
Nasional 11 tahun lalu

KPK Bantah Terima Surat Kemendagri Soal Pemberhentian Gubri Nonaktif Annas Maamun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait permintaan nomor registrasi perkara terdakwa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun yang hingga saat ini belum juga diberhentikan se
Nasional 11 tahun lalu

Klarifikasi Tokopedia atas Iklan Mendiang Olga Syahputra di Facebook

JAKARTA - Dini hari ini, sekitar jam 12 lebih hari ini, saya mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan tentang konten iklan di Facebook yang menyamar seakan-akan dari Tokopedia, dengan isi yang sangat tidak bertanggung-jawab terhadap berita duka
Nasional 11 tahun lalu

Bupati Herliyan Saleh Serahkan LAKIP 2014 dan PENJA 2015

JAKARTA - Bertempat di ruang Sriwijaya Lantai II Kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Jakarta, Jum'at (27/3), Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh, menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Nasional 11 tahun lalu

Bupati Rohul Telah Serahkan Lakip 2014 dan Penja 2015

JAKARTA - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs. H. Achmad M.si telah menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2014 dan Penetapan Kerja (Penja) 2015 kepada Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN RB
Nasional 11 tahun lalu

KPK Belum Terapkan Pasal TTPU Untuk Annas Maamun

JAKARTA - Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan dua kasus korupsi terhadap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun. Namun, hingga kini KPK belum berniat menjerat mantan Bupati Rohil dua periode tersebut ke kasus lainnya, yakni
Nasional 11 tahun lalu

Undang DPR RI, Kades Bojongkoneng di Somasi Sentul City

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Wahidin Halim menilai somasi yang dilayangkan pihak Sentul City kepada Kepala Desa Bojong Koneng, H. Agus Syamsudin dan satu warga lainnya, yaitu H. Deni Gunarja adalah tindakan yang berlebihan. Terlebih, somas
Nasional 11 tahun lalu

KPI Peringatkan Indonesia Lawak Klub Trans7

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memberikan peringatan kepada stasiun televisi Trans 7. Peringatan tersebut dialamatkan terhadap program Indonesia Lawak Klub (ILK) yang dianggap menayangkan adegan tidak pantas.Seperti dikutip me
Nasional 11 tahun lalu

Rizal Ramli: Pilihan Tunggal Jokowi, Resuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Jokowi terlalu percaya kepada para anggota kabinet, membuat Jokowi tidak sadar bahwa ada sesuatu yang berlangsung dengan praktik yang tidak benar. Melonjaknya harga beras telah membuktikan. Padahal, siapa saja presiden yang tidak b
Nasional 11 tahun lalu

KPK Periksa Puluhan Saksi Suap APBD di SPN Pekanbaru

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim sejumlah penyidik ke Pekanbaru. Mulai hari ini, Rabu (25/3/15) mereka ditugaskan memeriksa puluhan saksi dan tersangka dugaan suap pengesahan APBD Riau 2015. Pemeriksaan akan dilakukan di salah sa
Nasional 11 tahun lalu

Annas Maamun Sesak Nafas, Bos Duta Palma Batal Bersaksi

BANDUNG - Sidang lanjutan perkaras suap alih fungsi lahan Provinsi Riau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (25/3/15) harus ditunda. Mendadak saja, terdakwa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun yang sudah
Nasional 11 tahun lalu

Menristekdikti Dukung Pengembangan Industri Oleh Anak Muda

SURAKARTA - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir melakukan kunjungan kerja di Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI), Surakarta, Selasa (24/3).M Nasir berkeliling dan melihat mesin-mesin karya anak bangsa, yang diha
Nasional 11 tahun lalu

Pospera: Ada Upaya Menjauhkan Jokowi dari Relawan dan Partai

JAKARTA - Maksud sekelompok orang yang berusaha menolak Relawan menduduki jabatan eksekutif di luar kebinet, sesungguhnya adalah untuk menjauhkan Jokowi dari Relawan dan Partai. Muslihat ini harus dibaca dengan jeli."Walaupun dikemas dengan kata prof
Nasional 11 tahun lalu