JAKARTA - Meski Ketua Partai Golkar Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP sebulan sebelumnya, pada bulan Agustus Idrus Marham -Sekjen partai tersebut- masih menyatakan target kemenangan partainya yang cukup tinggi dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Idrus menyatakan, pada Pilkada 2018 nanti Partai Golkar menargetkan kemenangan sebesar 60 persen di daerah pemilihan. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Partai Golkar menargetkan 120 sampai 130 kursi. 

Target yang tinggi itu mungkin menyandarkan diri kepada pengalaman partai berlambang pohon beringin itu dalam Pilkada 2017 dan Pemilu 2014 yang lalu.

Dalam Pilkada 2017 Partai Golkar masih memperlihatkan kedigdayaannya. Menurut catatan Indonesia Strategic Institute seperti dikutip Beritasatu, dari 101 daerah Pilkada Serentak 2017, Golkar meraih 54 kemenangan di 54 daerah. Itu artinya Partai Golkar menang di 53 persen daerah pemilihan.

Partai Golkar juga meraih perolehan suara yang bagus pada Pemilu 2014. Perolehan suara terbanyak dalam Pemilu 2014 memang dipegang oleh PDI Perjuangan (18,95 persen). 

Namun Partai Golkar berada di urutan kedua, dengan memperoleh 14,75 persen suara. Urutan berikutnya diraih oleh Partai Gerindra (11,81 persen), Partai Demokrat (10,19 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen).

Namun pada akhir November lalu Partai Golkar layak untuk menakar kembali kepercayaan diri atas elektabilitasnya. Survei Nasional Poltracking Indonesia yang bertajuk "Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK dan Meneropong Peta Elektoral 2019" patut menjadi bahan pertimbangannya.

Analisa temuan survei yang dirilis akhir November itu memperlihatkan komposisi tingkat elektabilitas yang berbeda dengan hasil Pemilu 2014. 

Survei tersebut menemukan bahwa partai dengan elektabilitas tertinggi adalah PDI Perjuangan (23.4%). Disusul kemudian berturut-turut oleh Partai Gerindra (13.6%), Partai Golkar (10.9%), PKB (5.1%), Partai Demokrat ( 4.2%).

Elektabilitas Partai Golkar turun satu peringkat. Berhasil disalip oleh Partai Gerindra -yang lahir belakangan- memberikan gelagat perlunya evaluasi yang mendalam di tubuh Partai Golkar.

Turunnya tingkat elektabilitas Partai Golkar, yang tercermin dalam analisa temuan survei tersebut, sudah barang tentu terkait dengan berbagai faktor secara kompleks. 

Namun sulit untuk tidak melihart kaitannya dengan status Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setya Novanto adalah orang nomor satu dalam partai tersebut. Status tersangka yang disandangnya itu jelas akan berimbas kepada persepsi masyarakat terhadap Partai Golkar.

Kemenangan Setya Novanto dalam sidang praperadilan yang membebaskannya dari status tersangka, tidak banyak membantu pemulihan citra Partai Golkar. Sebagai warga negara, tentu Novanto berhak untuk melakukan perlawanan hukum.

Namun cara Novanto dalam berkelit dari persoalan hukum itu lebih banyak dipersepsi oleh masyarakat sebagai cara-cara yang tidak patut diambil oleh seorang politisi yang memimpin DPR dan mengetuai salah satu partai politik besar di negeri ini.

Langkah-langkah Novanto dalam menghadapi kasus hukumnya malah memancing ingatan publik atas jejak Novanto dalam kasus-kasus lain.

Publik teringat dengan kasus pengalihan hak piutang Bank Bali pada 1999, penyeludupan beras impor asal Vietnam pada 2003, skandal impor limbah beracun dari Singapura ke Batam pada 2004, dan dugaan suap Pekan Olahraga Nasional Riau pada 2012.

Ingatan itu hanya memperburuk persepsi publik atas Partai Golkar. Setya Novanto menjadi beban bagi Partai Golkar.

Wajar jika kemudian di dalam internal Partai Golkar muncul gejolak dan terjadi tarik menarik antara kelompok yang masih ingin mempertahankan kepemimpinan Novanto dengan mereka yang ingin segera menggantinya untuk menyelamatkan partai.

Pergulatan yang berlangsung dalam internal tubuh Partai Golkar pada akhirnya mengerucut kepada penggantian Ketua Umum partai tersebut. 

Sebagai partai politik yang memiliki pengalaman yang panjang, bukanlah hal yang sulit bagi Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi yang cepat dan pragmatis.

Pertengahan Desember lalu Airlangga Hartarto dipilih sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi. Pergantian kepemimpinan di Partai Golkar langsung dibarengi langkah-langkah politik yang sedikit mengubah konstelasi politik Pilkada 2018.

Setidaknya, menyusul terpilihnya Ketua Umum yang baru, partai tersebut mencabut dukungan kepada calon yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur.

Namun tentu tantangan besar bagi Airlangga bukan semata menemukan jalan pragmatis untuk meraih kemenangan dalam Pilkada yang akan berlangsung tahun depan.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Airlangga menghadapi tantangan utama untuk meyakinkan publik bahwa partai yang dipimpinnya adalah partai yang jauh lebih bersih ketimbang sebelumnya.

Tahun politik di depan adalah tahun-tahun politik untuk kelompok muda. Mereka adalah kelompok pemilih yang sangat kritis dan tak mau berkompromi dengan perilaku kotor.

Upaya membangun partai yang bersih, bukan saja menguntungkan bagi partai politik -termasuk Partai Golkar. Membangun partai yang bersih juga adalah pendidikan politik yang bagus bagi masyarakat kita.

Mampukah Partai Golkar menuju ke arah sana di bawah kepemimpinan Airlangga?

Banyak mata pemilih akan mencermati pilihan langkah-langkah partai itu dalam rentang waktu yang sedemikian pendek menuju Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.