SELATPANJANG - Ketua Ikatan Pelajar Meranti di Batam Doni Arfin, menilai kemampuan jajaran SKPD di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai masih lemah. Hal ini terbukti dari kinerja yang ditunjukan belum optimal.

Namun Doni melihat, keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti dalam meraih dan meningkatkan alokasi anggaran, merupakan satu hal yang sangat positif. Namun sayangnya, kerja keras ini belum sepenuhnya mampu menjawab apa yang menjadi keinginan masyarakat. 

Selama empat tahun Kepemimpinan Bupati Irwan-Masrul Kasmy, kata dia masih menyisakan persoalan dalam jajaran kabinetnya dalam mengelola alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh akar kebutuhan masyarakat. 

Masih besarnya alokasi anggaran kegiatan seremonial dan perjalanan dinas, merupakan salah satu bentuk belum maksimalmya kemampun jajaran SKPD dalam menterjemahkan visi pembangunan yang dikemas pasangan BERIRAMA. 

“Kalau soal kemampuan Bupati Irwan, MSi, kita nilai sudah cukup oke. Speednya sudah sangat luar biasa dalam mengenjot peningkatan alokasi anggaran. Yang jadi soal, kemampuan jajaran SKPDnya, speednya masih sangat lambat," jelasnya. 

"Kita bicara jujur, dalam empat tahun mampu meningkatkan APBD Meranti mencecah 1,4 trilyun, itu luar biasa. Tapi sayangnya, dari besaran anggaran tersebut, belum sepenuhnya mampu terserap maksimal untuk menyikapi apa yang menjadi keinginan masyarakat. Jadi, kita ingin ada upaya yang lebih tegas untuk membenahi kinerja jajaran SKPD, yang lambat ini," ujar Doni.

Menurutnya, dari sisi kuantitas SDM memang tidak dinafikan Meranti masih banyak kekuranagn pegawai PNS yang berkompetensi. Namun, ini bukan satu alasan yang harus dijadikan tameng untuk menutupi kekecewaan masyarakat terhadap kemampuan jajaran SKPD dalam memaksimalkan serapan penggunaan anggaran. 

Dari awal Kabupaten ini dimekarkan, arah dan tujuannya sangat jelas, meningkatkan pelayanan public dan menggesa percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun yang terjadi dalam empat tahun pertama ini, apa yang menjadi tujuan dari Pemekaran Meranti belum terwujud. 

Meskipun ini harus dilakukan secara bertahap, kata Doni kondisinya masih sangat jauh dari sasaran. Apa yang terjadi dalam penyusunan program pembangunan, tidak mencerminkan konsep Bottom Up, yang terealisasi justru ego sektoral. 

Mulai dari pengalokasian anggaran perjalanan dinas yang membengkak, kegiatan serimonial dan berbagai kegiatan yang lebih mengedepankan apa yang menjadi keinginan pemegang kendali kepemimpinan di SKPD. Padahal, berdasarkan usulan masyarakat yang dituangkan dalam musrembang tapi tak diakomodir. 

Hal senada juga diungkapkan M Syafii warga Meranti yang berada di Batam. Menurut Syafii, sebagai pengelola anggaran masing-masing SKPD harusnya mampu menterjemahkan apa yang menjadi vsisi dan misi pembangunan Meranti. 

Dengan kondisi infrastruktur yang masih minim, harusnya pengelolaan anggaran benar-benar terserap secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, bukan malah sebaliknya. 

Realisasi serapan penggunaan anggaran dalam empat tahun pertama kepemimpinan Berirama, memang masih jauh dari keinginan dan harapan masyarakat. Dan ini jelas, menjadi tanggung jawab jajaran SKPD yang menjadi penanggung jawab pengelolaan anggaran. 

Disamping itu, persoalan kemampuan jajaran SKPD, etos kerjanya juga masih jauh dari harapan. Masa kerja efektif lima hari, belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ini semua membuktikan  bahwa kinerja SKPD memang masih lemah.***(fan/hlc)