SELATPANJANG - Sebelum kapal penyedot timah beroperasi di perairan Kepulauan Meranti, kehidupan nelayan Gumbang cukup stabil. Artinya, para nelayan tersebut masih bisa berpenghasilan lumayan dari hasil tangkapan setiap tripnya. Namun setelah kehadiran penambang timah, hasil tangkapan jadi berkurang.  

"Untuk 10 atau 14 hari melaut, kami sudah mendapat uang hasil  tangkapan berkisar Rp10 juta, untuk satu kelompok nelayan. Tapi setelah ada kapal penyedot timah beroperasi, secara bertahap pendapatan itu menurun. Hingga saat ini kami terus merugi, untuk mendapatkan uang Rp3 juta/ trip saja sangat sulit," ujar Sutrisno, Ketua kelompok Nelayan Jaya Bahari Desa Sungai Gayung Kiri, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kehadiran tambang timha PT Perkit Jaya ini, melakukan penyedotan pasir dari dasar laut telah mengangkat serbuk timah dan partikel laut lainnya yang tentu mengusir biota laut seperti ikan tidak betah lagi di kawasan itu. Berhari-hari nelayan pasang jaring, siang malam namun hasilnya sangat mengecewakan.

Untuk nelayan berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, agar mengambil kebijakan langkah konkrit  guna mengatasi persoalan yang dihadapi nelayan ini. Nelayan kata Sutisno bukan tidak setuju atas kedatangan perusahaan yang bisa mendatangkan pemasukan bagi keuangan daerah itu, namun jangan mematikan usaha para nelayan.

“Ini cukup penting karena menyangkut perut anak dan keluarga kami di masa datang. Sejauh mana jaminan hidup kami harus dipikirkan oleh pemerintah daerah selaku pihak yang memberikan izin operasional bagi perusahaan itu,” kata Sutrisno.

Dikatakannya lagi, sebelum beroperasi  neyanan juga pernah melakukan pertemuan dengan perusahaan ditengahi oleh instansi terkait dan pemerintah kecamatan. Namun sudah hampir 2 tahun  perusahaan itu beroperasi, janji CD dan CSR yang dicetuskan dulu hingga sejauh ini juga masih belum terealisasi.

Ketua HNSI Kabupaten Kepulauan Meranti H Wan Amiruddin ketika  diminta tanggapannya terkait masalah itu mengatakan, persoalan dengan para nelayan tersebut  akibat ancaman masa depan mereka  harus ditanggapi serius oleh pemerintah. 

Ia mengingatkan dari awal, harus ada  solusi yang saling menguntungkan antara perusahaan penambang timah itu dengan para nelayan. Jika nelayan terus menanggung resiko rugi, tanpa adanya perhatian atau solusi dari pemerintah dan perusahaan, maka akan berdampak buruk bagi nelayan itu sendiri.***(fan/hkc)