PEKANBARU, RIAUHEADLINE.COM- Tuntut kesejahteraan, puluhan guru swasta yang tergabung dalam Perhimpunan Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) datangi ruang Komisi D DPRD Riau. 

“Mereka tadi mengeluhkan gaji mereka yang masih jauh di bawah UMR,” kata Bagus Santoso, Ketua Komisi D DPRD Riau kepada riauterkinicom usai menerima PGSPR di ruang Komisi D DPRD Riau, Selasa (24/09/13). 

Menurutnya, hal ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi guru merupakan salah satu kunci kesuksesan pendidikan di Riau ini. Pihaknya juga berharap kepada Pemrov Riau agar tidak membedakan antara guru swasta dengan guru negri. 

Selain itu, PGSPR juga menuntut keadilan terkait sertifikasi guru. Selama ini, sertifikasi untuk guru swasta dibatasi sampai 15 persen, sementara untuk guru negri, tidak ada batasan untuk itu. 

“Para guru swasta ini, dari tahun 2010 kemarin, mereka mendapatkan bantuan dari Pemrov dan itu dicairkan di Disdik Riau. Ternyata mulai tahun 2012 ini, itu tidak bisa dicairkan di Disdik lagi, tapi dicairkan di biro keuangan dengan sekdaprov,” ungkapnya. 

Hal senada juga diungkapkan Jabarullah, Anggota Komisi D DPRD Riau. Menurutnya, jika yayasan dari tempat bekerjanya para guru swasta tersebut tidak bisa menggaji gurunya di atas UMR, lebih baik ditutup saja. 

“Masalah pencairan dana tahunan tadi, akan kita bicarakan dengan biro keuangan dengan sekdaprov,” tutupnya. ***(ary)