BENGKALIS - Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point SKPD tahun 2013 dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) memasuki pembekalan materi dari narasumber dan pakar dari Lembaga Primacon Cipta Mandiri (LPCM) Pusat selaku konsultan anggaran daerah dan penyusunan PPRG.

Tiga narasumber terdiri dari dua narasumber LPCM Pusat itu diantaranya Rinusu dan Wahyu Widayat, dan narasumber dari Akademisi menghadirkan Dra Risdayati dari Dosen FKIP Universitas Riau (UNRI) Pekanbaru secara bertahap mengupas Pengarusutamaan Gender (PUG) kepala peserta yang terdiri dari perwakilan SKPD yang memiliki baground perencanaan.

Dalam pemaparannya Selasa (3/12/13) di Ball Room Twin Hotel tempat dilaksanakannya kegiatan, dua narasumber Rinusu dan Wahyu Widayat menjelaskan pentingnya penyusunan GAP Analysis dan GBS kepada masing-masing SKPD yang menjadi peserta dalam kegiatan.

Pada prinsipnya, untuk Analysis sebuah program. SKPD harus memulainya dengan memiliki data pemisahan yang jelas, sehingga pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) nantinya lebih terarah, dan tepat sasaran. Selain itu meminta kepada SKPD untuk melatih diri melaksanakannya sesuai dengan yang telah disampaikan narasumber.

Disela-sela kegiatan, salah seorang narasumber dari Akademisi FKIP UNRI Risdayati kepada sejumlah wartawan mengatakan, dalam Gender atau pengarusutamaan gender pada prinsipnya harus dihubungkan dengan kondisi daerah. Seperti di Riau, konsep gender itu sendiri baru dan belum direspon.

Risdayati mengatakan, khusus Kabupaten Bengkalis program ini sudah lama diterapkan, dan memasuki tahap tindak lanjut. “Pada prinsipnya, pengarusutamaan gender ini, berkaitan dengan perencanaan. Artinya, karena kendala seringnya dirubah-rubah jabatan di Bengkalis, maka merasa perlu melakukan review atas apa yang pernah diprogramkan terdahulu, untuk Gender ini juga dibutuhkan koordinasi linas SKPD,” kata Risdayati.

Mamahami Gender dengan kondisi yang salah, tentunya menjadi kendala. Namun dengan masa lalu yang salah itu jangan justru diteruskan, sebagai catatan isu Gender ini harus dipertegas. Sebab kata dia,  sehingga tahu mana data yang untuk laki-laki dan mana data yang untuk perempuan, semisalnya ada pembagian Raskin, di SKPD hanya menjelaskan jumlah skala besar, tanpa ada data pemilah.

"Siapa-siapa yang berhak menerima Raskin, nah pernah kejadian. Raskin menumpuk digudang, dengan data yang kurang valid, SKPD tidak bisa menganalisa, faktor apa yang membuat Raskin itu tidak diambil, dan ternyata setelah cek, penerima Raskin dari kalangan wanita yang tidak mengambilnya dengan alasan tempat pengambilan jauh, nah pengambil kebijakan harus menganalisa hal itu,” katanya.

Ia berkesimpulan, untuk evaluasi pelaksanaan PUG ini penting, karena tidak semua kepala SKPD yang harus membuat program. Tanpa melalui data terpilah pun, program tidak akan berjalan dengan maksimal. 

“Selaku akademisi, kami disini menerapkan teknis. Khususnya data, karena data tidak lengkap sama dengan sampah. Data sampah itu dikelola, maka secantik apapun program maka akan menghasilkan sampah, apalagi dengan penyakit menular yakni rekayasa data, nah itu yang menjadi virus dalam sebuah program,” terangnya.

Dikatakannya, untuk satu-satunya kabupaten yang mulai menerapkan yakni kabupaten Bengkalis, disusul Kabupaten Siak yang juga baru memulainya. Untuk di Kabupaten Bengkalis sudah memiliki Pokja PUG dimana sesuai dengan Kemendagri level daerah itu dibawah Bappeda, dan sekretarisnya BPP-KB kabupaten Bengkalis.

“Saya berharap ditahun 2015, minimal sudah ada tiga atau empat SKPD yang merespon ke Gender, dan kita akan terus mendampinginya,” katanya. (mar)