PEKANBARU - Diduga, Bank Riau-Kepri milik Pemerintah Provinsi Riau dinilai tidak efektif dan berpotensi hanya menjadi beban bagi keuangan pemerintah Riau.

Bank ini juga diduga hanya menguntungkan oknum dan korporasi, hingga tidak sejalan dengan visinya menumbuh kembangkan ekonomi Rakyat Riau.

Demikian penegasan anggota DPRD Riau, Adriyan dilansir dari lineriau.com saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) bersama rombongan Komisi III ke Kantor Cabang Bank Riau-Kepri, Jumat  (9/3/18)

Mark-Up yang terjadi adalah sebuah sewa Ruko untuk Kantor Cabang Bank Riau-Kepri yang harga sewanya mencapai Rp1.4 miliar pertahunnya. Dan data itu didapatkan oleh DPRD Provinsi Riau Komisi III.

"Rp1,4 miliar pertahun dikalikan lima tahun, berkisar Rp6 miliar. Hanya untuk biaya sewa ruko yang dijadikan kantor cabang," kata Adriyan

Sementara, rekan anggota DPRD Riau lainnya, M. Arfah juga mengatakan, Komisi III akan mengatur jadwal memanggil Dirut Bank Riau-Kepri terkait manajemen pengelolaan Bank milik pemda ini.

"Segera kita panggil Dirutnya nanti. Dewan akan evaluasi total kinerja Bank Riau-Kepri, terutama terkait keberadaan Kantor Cabang di Jakarta," tegasnya.