PEKANBARU : Menganggap gaji dan tunjangan yang diterima dirinya setiap bulan tidaklah cukup, Roni Amril, Anggota DPRD Kota Pekanbaru meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya mencarikan regulasi tambahan anggaran untuk anggota dewan. 

"‎Kalau kami dipilih oleh negara, okelah. Sementara kami dipilih oleh ribuan masyarakat," kata Roni Amril dalam sesi tanya jawab Desiminasi Buku Putih KPK : 5 Perspektif Antikorupsi KPK Bagi Anggota DPRD Riau dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru di Ruang Medium DPRD Riau, Kamis (04/12/14).

Memang diakuinya, dalam Undang-undang, anggota dewan mempunyai funsi legislasi, budgeting dan controling. Namun ketiga fungsi ini katanya, tidak bisa berjalan maksimal atau sesuai ketentuannya.‎

"Apa upaya KPK untuk mendorong pemerintah merubah semua regulasi dan memberikan kepada kami legalisasi keuangan untuk membantu konstituen daerah pemilihan kami. Sehingga tidak terjadi lagi yang namanya dewan cari uang tambahan," tanya Roni.‎

Politisi Golkar ini pun menyakini, tambahan yang dicari ‎seluruh anggota DPRD Riau dan DPRD Kota Pekanbaru juga tidak cukup dalam membantu konstituen di daerah pemilihan anggota DPRD tersebut. 

"Lahir anaknya minta bantu ke kami, begitu lahir anaknya, di aqiqah pun minta bantu lagi, sampai orangnya itu-itu saja, tidak berubah," ungkapnya.‎‎

Menanggapi ini, Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan menyatakan, jika korupsi ini seperti lingkaran setan. Itu semua sebutnya, kembali kepada niat dan pribadi awal pejabat atau dewan menjalankan jabatannya. 

Adnan pun menegaskan, jika ada konstituen mengajukan proposal dan dewan tidak bisa memenuhinya, maka anggota dewan yang bersangkutan tidak mesti melakukan korupsi untuk memberikan bantuan konstituen yang di maksud.

‎‎"Lupakan dulu saat terpilih dengan menggunakan money politik, anggap saja money politik itu sebagai sedekah yang akan dibalas di hari akhir," tutupnya.‎