JAKARTA - Annas Maamun hingga sekarang masih secara permanen menjabat sebagai Gubernur Riau, walaupun sudah sejak beberapa waktu lalu telah dinonaktifkan. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga saat ini mengaku belum dapat memproses surat keputusan (SK) pemberhentian secara permanen terhadap jabatan Annas Maamun tersebut.

Pasalnya, meski Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi telah memperberat hukuman terpidana alih fungsi lahan pada Februari lalu, namun ternyata salinan putusan hingga berita ini diturunkan, belum kunjung diterima Kemendagri.

"Yang jelas kesulitan kami, salinan putusan tidak secara otomatis disampaikan ke Kemendagri. Idealnya putusan apapun juga dari MA, pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri yang terkait dengan kepala daerah, permohonan dengan hormat, bisa disampaikan ke Kemendagri tanpa harus diminta," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono, Kamis (7/4/2016) kemaren.

Sumarsono mengatakan, sebenarnya Kemendagri telah berupaya meminta salinan putusan ke MA. Namun pihaknya diarahkan untuk meminta ke Pengadilan Tipikor Bandung, sebagai pengadilan yang sebelumnya memperkarakan kasus Annas.

"Nah sekarang prosesnya kami meminta dan tidak gampang direspon. Untuk kasus Riau kami (sudah meminta, red) ke MA, disuruh ke Bandung. Dari sana belum ada respon. Kini kami masih mengejar putusannya," ujar Sumarsono lagi.

Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara ini menjamin, ketika salinan putusan diterima, maka proses di Kemendagri tak akan memakan waktu yang lama. Bahkan dapat selesai dalam waktu sehari. Namun karena terkait jabatan gubernur, tetap membutuhkan keputusan dari presiden.

"Saya ingin menegaskan, di Kemendagri semua cepat prosesnya. Kalau ada punya putusan, besok pagi juga bisa selesai. Karena ini hambatan di salinan putusan, sebagai dasar mengangkat Gubernur Riau definitif.