PEKANBARU - Anggaran pengumpulan seluruh kepala desa se-Riau yang dilaksanakan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu, dipertanyakan. 

“Dari mana pula anggaran kegiatan itu, sementara APBD kita belum bisa dicairkan sepenuhnya,” kata Zukri, Anggota Komisi C DPRD Riau kepada wartawan, Senin (17/03/14). 

Menurutnya, permasalahan APBD Murni tahun 2014 harus segera diselesaikan dan pemerintah Provinsi Riau jangan mempolitisasi anggaran, termasuk melakukan kegiatan pengumpulan kepala desa se-Riau. 

“Memang program beliau bagus dan itu kita dukung, tapi anggaran untuk mengumpulkan itu dari mana. Program SKPD yang lain ngak jalan, koq BPMPD bisa jalan,” ungkapnya. 

Untuk itu, Mendagri diharapkan segera mengeluarkan keputusannya. Bila perlu sebutnya, presiden mengeluarkan keputusannya untuk mengatasi masalah pencairan APBD Murni ini. 

“Kalau bertemu dengan Mendagri, maka akan memakan waktu saja. Mendagri kan sudah tahu masalah ini, buat aja langsung surat keputusan, bisa jadi dalam bentuk Permendagri atau kalau perlu, presiden mengelurkan Keppres- nya,” sebutnya. 

Hal senada juga diungkapkan Bagus Santoso, Ketua Komisi D DPRD Riau. Menurutnya, ada ketidakadilan pemerintah Provinsi Riau dalam pencairan APBD Murni ini. 

“Kalau salah satu SKPD bisa cair, maka semua SKPD bisa cair juga dong, tidak boleh tidak adil, mesti adillah,” tutupnya. ***(ary)