PEKANBARU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Riau mengadakan acara Apel Siaga Pemenangan Dakwah. Acara ini, rencananya PKS mengundang Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk menyampaikan tausiah dan dakwah Islam.

Dalam acara tersebut, juga akan dihadiri oleh pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy. Namun, kedatangan UAS ke acara PKS batal. Karena acara tersebut dianggap berpolitik. Apalagi dalam masa pilkada saat ini.

Ketua DPW PKS Riau, Hendri Munief mengklarifikasi soal batalnya kedatangan UAS diacaranya. Berikut klarifikasi PKS;

Setelah mempertimbangkan banyaknya masukan kepada Pengurus DPW PKS Riau terkait dengan pro-kontra kehadiran Ust Abdul Somad Lc,MA dalam Apel Siaga Pemenangan Dakwah, maka kami melakukan pertemuan silaturahim Pengurus DPW PKS Riau bersama Ust Abdul Somad Lc, MA. Beberapa hal yang menjadi pembicaraan dan kesepakatan adalah sebagai berikut:

Pertama, perlu kami sampaikan bahwasanya, hubungan kami sebagai Partai Dakwah dengan Ust Abdul Somad Lc, MA sebagai Juru Dakwah (Ulama) terjalin dengan baik dengan prinsip Ukhuwah Islamiyah, dan kami menyadari UAS adalah aset Ummat yang mesti dijaga dan dicintai.

Kedua, mengenai rencana Apel Siaga Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Riau (Bpk. Syamsuar dan Edy Nasution) yang akan dihadiri oleh Ust Abdul Somad Lc,MA untuk memberikan tausyiah diacara tersebut, adalah telah melalui proses konfirmasi secara langsung dengan UAS. Dan beliau pada prinsipnya BERSEDIA untuk hadir dan memberikan tausyiah. Hal ini dilakukan melalui komunikasi langsung (melalui WA)Ust Hendri Munief sebagai Ketua DPW PKS Riau dengan Ust Abdul Somad.

Ketiga, perlu juga kami informasikan, Rencana Kehadiran Ust Abdul Somad Lc, Ma. Dalam Apel Siaga Pemenangan Dakwah ini adalah atas permintaan kader PKS Riau yang jumlahnya puluhan ribu, sebenarnya telah lama ingin direalisasikan.

Keempat, karena adanya aturan Hukum terkait dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Komisi Aparatur Sipil Negara No. B-2900 /KASN/11/2017 tertanggal 10 November 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, yang tidak memperbolehkan ASN hadir dalam acara Partai Politik, maka setalah didiskusikan secara bersama (Pengurus PKS Riau dan UAS), kami bersepakat untuk membatalkan kehadiran UAS diacara Apel Siaga Pemenangan Dakwah pasangan balon Pilgubri dan penggalangan dana untuk Palestina yang akan dilaksanakan pada Hari ini di Halaman Markaz Dakwah PKS Riau.

Kelima, sebagai Partai Dakwah, kami sangat memperhatikan keutuhan dan kesatuan Ummat. Oleh sebab itu, hal-hal yang berkaitan dengan Eksistensi Dakwah merupakan menjadi pijakan dasar yang selalu kami perhatikan. 

Semaksimal mungkin ruang perpecahan dan konflik akan selalu kami hindari. Perlu kami sampaikan, acara Apel Siaga Pemenangan Dakwah akan tetap dilaksanakan dengan menghadirkan tokoh-tokoh PKS.

Meski demikian, acara tersebut, kata Hendri, tetap dilanjutkan.

"Tapi, kami sangat menyayangkan ini terjadi. Karena ini tidak ada kaitannya dengan politik dakwah UAS. Dan kami juga butuh nasehat, bimbingan dan masukan dari ulama," ungkap Hendri di Rumah Dakwa PKS di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru, Rabu (10/1) siang.

Dirinya mengaku sudah koordinasi dan menerima surat dari pihak Bawaslu Riau. Bahkan Hendri juga sudah bertemu langsung dengan UAS. "Memang sebelum acara ini dimulai, UAS sudah bersedia datang ke acara kita memberikan tausiyah. Tapi batal jadinya," tambah Hendri dikutip dari riauaktual.com.

Terpisah, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan membantah kalau pihaknya melarang UAS untuk bertausyiah di acara PKS. "Kita datang ke markas PKS itu hal biasa saja. Apalagi belum memasuki masa kampanye. Dan partai mengadakan acara di markasnya itu juga tidak masalah," kata Rusidi.

Namun dalam acara tersebut, kata dia, pihak PKS akan menghadirkan UAS. Kata Rusidi, tidak ada larangan kepada UAS untuk bertausyiah. Hanya saja, UAS seorang aparatur sipil negara. "Kalau acara politik, tidak dibenarkan ASN terlibat atau dilibatkan. Karena ASN melekat pada diri UAS," jelas Rusidi.

Dia mengimbau, seluruh ASN yang ada di Provinsi Riau, dilarang keras untuk ikut politik praktis pada pilkada 2018 ini. "Kalau (kepala daerah calon gubernur) melibatkan ASN, itu sanksinya pidana. Kalau terlibat itu sanksi kode etik," tambah Rusidi.