PEKANBARU - Suasana rapat internal DPRD Riau membahas utang eskalasi APBD Perubahan 2015 senilai Rp220 miliar sempat memanas. 

Dua anggota dewan keluar dari rapat tersebut. Kendati demikian, persoalan  itu akan dibahas ditingkat fraksi dan pimpinan dewan.

Berawal keluarnya kedua anggota dewan Masnur dan Husaini Hamidi dalam rapat tersebut, Senin  (4/4/2016). 

Karena,  pernyataan Anggota Komisi E DPRD Riau Muhammad Aidil menanyakan kehadiran wakil ketua Sunaryo dan Manahara Manurung saat verivikasi APBD Perubuhan di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Bahkan Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung sempat mengeluarkan pernyataan dalam rapat itu dan menilai bahwa pertanyaan Muhammad Aidil terhadap dirinya sudah seperti hakim memvonis terdaqwa.

"Anggota dewan sepakat jika persoalaan itu akan dibawa ke tingkat fraksi dan pimpinan di dewan. Apakah perlu penggunaan hak angket atau interpelasi," kata Manahara Manurung. usai rapat tersebut.

Manahara menuturkan, nantinya ketua fraksi dan pimpinan dewan memutuskan menggunakan hak angket dan interpelasi membahas eskalsi utang tersebut. "Kita sepakat masalah ini kita bawa ke tingkat fraksi dan pimpinan," jelas Manahara.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Riau Husni Thamrin mengatakan, pemasalahan eskalasi perlu dibawa ke pimpinan dan ketua fraksi di dewan. "Semua biar jelas apakah kita menggunakan hak angket atau tidak," ucap Husni.

Dibahasnya persoalan itu ditingkat pimpinan dan ketua fraksi, menurut Husni, agar tidak ada tendesius kepada pimpinan."Pimpinan pernah berkata persoalan itu ada tendesius terhadap pimpinan," jelas Husni.