BENGKALIS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) serta aparat hukum Kabupaten Bengkalis untuk mengusut dan menindaklanjuti laporan dugaan kegiatan Fiktif ADD Desa Semunai Kecamatan Pinggir tahun 2012 lalu.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Misliadi kepada awak media, Senin (6/1/14).

Politisi muda ini mengungkapkan dari peninjauan yang dilakukannya pekan lalu di desa Semunai laporan tentang mengenai kegiatan ADD Fiktif desa tersebut terbukit dengan adanya temuan sejumlah pembangunan jalan yang progresnya nol persen

"Kita sudah melakukan peninjauan terhadap laporan sejumlah masyarakat Desa Semunai mengenai adanya kegiatan fiktif ADD tahun 2012, dan ternyata benar sejumlah jalan yang tertera di RKA ADD progresnya nol persen alias tidak dikerjakan sama sekali," Ungkap Misliadi yang juga ketua Karang Taruna Kabupaten Bengkalis terpilih ini

Diungkapkan Misliadi bahwa dugaan penyelewangan atau adanya kegiatan ADD fiktif tersebut angkanya mencapat Rp. 1 Milyar

"Kasus itu adalah pembohongan publik yang dilakukan kepala desa Semunai, kita meminta Pemerintah Kabupaten melalui BPMPD maupun Camat Pinggir untuk menindaklanjuti hal ini sampai tuntas," pinta Misliadi ketua PKB Kabupaten Bengkalis

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, politisi PKS ini mendesak penegak hukum untuk memproses secara hukum dugaan penyelewengan dana yang dilakukan kepala Desa Semunai

"Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis kita meminta Aparat Penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana ADD Fiktif tahun 2012 yang dilakukan Pemerintah Desa Semunai, selain itu kita juga menyerukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis untuk tidak melakukan penyelewengan - penyelewengan yang merugikan rakyat," tegas Jamal Abdillah.***(win)