DUMAI - Anggota DPRD Dumai Tito Gito meminta kepada pemerintah melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Dumai untuk tidak mengeluarkan izin usaha perusahaan waralaba ritel Alfamart. Hal itu bisa memicu pembunuhan usaha pedagang kelas menengah kebawah.

"Saya tegaskan kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin operasional Alfamart. Kalau memang warga Dumai ingin berusaha jangan melibatkan perusahaan Alfamart. Karena itu akan memperburuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil," ungkap Tito Gito, Selasa (4/2/14) di ruang kerjanya.

Tidak itu saja, Tito juga menyarankan kepada BPTPM untuk membatalkan izin yang sudah masuk sebanyak 50 titik tersebut. Karena secara tidak langsung, perusahaan Alfamart itu akan menjadi bom waktu bagi pedagang kecil yang ada di Kota Pengantin Berseri ini.

"Saya membawa di media sudah ada usulan mendirikan 50 titik usaha Alfamart di Dumai. Saya minta pemerintah tidak mengeluarkan izinya. Untuk saat ini, saya minta pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat ketimbang perusahaan tersebut," pinta Tito Gito kepada BPTPM Dumai.

Sementara Hendri Sandra, selaku Kepala BPTPM Dumai masih melakukan kajian mendalam soal ajuan izin untuk mendirikan usaha sebanyak 50 titik tersebut. Pihaknya, hingga saat ini belum ada memberikan angin segar kepada perusahaan Alfamart tersebut.

"Kita belum memberikan angin segar masalah izin di 50 titik tersebut, karena kita masih melakukan kajian secara mendalam di lapangan dan mendudukan masalah ini dengan seluruh tim di BPTPM," ungkap Hendri Sandra menyikapi sorotan tajam mengenai usaha Alfamart di Dumai tersebut.***(die)