DUMAI - Pro kontra rencana pembangunan Masjid terapung seyogyanya tidak penting lagi untuk diperdebatkan. Lebih baik Pemerintah Kota Dumai memikirkan bagaimana program kelanjutan air bersih dapat direalisasikan. 

Anggota Komisi III DPRD Dumai, Dahril Qudni mengatakan, jika program air bersih yang telah dianggarkan sejak kepemimpinan Walikota Kota sebelumnya, yakni Zulkifli As dilanjutkan, maka dampak manfaatnya akan lebih terasa dirasakan oleh masyarakat. 

"Sayangnya kok Walikota sekarang (Khairul Anwar) tidak meneruskan itu. Masyarakat bukan butuh mesjid sebagai ikon, namun butuh air bersih. Apalagi Kota Dumai saat ini sedang dilanda musim kemarau dan air bersih susah didapatkan," ujar Dahril, Kamis (27/2/14).

Menurutnya, konflik yang dibangun pihak pemerintah sangatlah tidak mencerdaskan warga. Bahkan, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kota Dumai untuk memberikan dukungan pembangunan Masjid Terapung tersebut hanya membuang-buang energi saja. 

"Sedangkan janji pemerintah mengadakan air bersih hingga saat ini belum terpenuhi. Ini kan jelas kemana dan apa yang direncana pemerintah untuk Dumai. Jangan sampai masalah ini menjadi pemecah belah," ungkap politi dari Partai Keadilan Sejahtera ini.

Dikatakannya, dalam APBD 2014, Pemko Dumai telah menganggarkan sebesar Rp 7 miliar untuk perbaikan instalasi PDAM. Menurutnya, anggaran itu tidak menjamin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

"Kenapa harus bermegah-megahan dengan membuang anggaran Rp 42 miliar jika kebutuhan pokok masyarakat saat ini seperti air bersih tidak mampu dipenuhi. Pikirlah dulu sebelum berbuat lebih jauh," kata Dahril mengingatkan.

Ia berharap agar masyaralat lebih cerdas menyikapi kondisi yang ada saat ini. Pembangunan mesjid terapung bukan ditolak DPRD. Namun, rencana pembangunan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sebut saja anggaran yang ditawarkan Rp42 miliar untuk tiga tahap.

"Itu namanya multiyears. Sedangkan jabatan Walikota hanya tinggal 1,5 tahun lagi. Bukankah Walikota itu hanya ingin ada kenangan, yang sifatnya simbolik saja. Sementara kita sudah punya Habiburrahman," katanya.

Lebih jauh dia mengutarakan masalah ini, usulan pembangunan mesjid itupun tidak pernah dibahas dalam KUA-PPAS. Sedangkan pembahasan di Banggar juga tidak disetujui anggota Banggar. Jadi pembangunan itu diundur dulu sementara waktu.

"Saya harap pemerintah membuka hatinya, dan jangan memaksakan kehendak. Pikirkan kebutuhan rill masyarakat Kota Dumai saat ini, jangan memikirkan simbol atau ikon Dumai ini sendiri," pungkasnya.

Ditempat terpisah pengamat perkotaan Syahputra,ST mempertanyakan sikap Pemko Dumai yang terlihat ambisius serta terkesan memaksakan kehendak agar Masjid Raya Terapung tetap dimulai pembangunannya di Taman Bukit Gelanggang (TBG) dalam tahun ini juga.

"Saya heran kok Wako terlihat ngotot membangun masjid terapung di Taman Bukit Gelanggang (TBG). Padahal, pembagunan masjid tersebut tidak masuk dalam RPJMD Kota Dumai 2011-2015," Sebut Syahputra terheran-heran melihat masalah ini.

Syahputra juga mengingatkan agar seluruh pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemko Dumai haruslah mengacu RPJMD 2011-2015. Karena RPJMD adalah "kitab" sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Khairul Anwar.

"Yang tak masuk (RPJMD) dipaksakan. Yang tertuang dalam RPJMD seperti proyek air minum diabaikan. Seharusnya ditahun ketiga masa jabatan Khairul Anwar, Air minum sudah mengalir kerumah warga. Ini sebuah lelucon yang sangat menyengsarakan," pungkasnya.***(die)